Network
PORTAL LEBAK - Komisi VI DPR RI menggelar RDPU bersama Gabungan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPC Hipmikindo) Kabupaten Bekasi dan Dewan Pengusaha Kecil dan Menengah Tahu dan Tempe.
Para perajin tahu dan tempe membahas harga kedelai yang tidak wajar di ruang rapat Komisi VI DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu 18 Januari 2023.
Menanggapi kenaikan harga kedelai, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, pihaknya menerima semua keinginan yang disampaikan DPC Hipmikindo Kabupaten Bekasi sebagai pendamping pedagang tahu dan tempe usaha mikro kecil dan menengah.
Baca Juga: Perajin Tahu Tempe di Lebak mogok produksi, Akibat Harga Kedelai Meroket
"Ini akan kami bahas dalam rapat dengan mitra Komisi VI. Soal ketersediaan kedelai di lapangan, kami minta Depdag dan Bulog mengecek ketersediaan kedelai di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, ia mengusulkan agar DPC Hipmikindo Kabupaten Bekasi membentuk koperasi perumahan sementara pengusaha kecil dan menengah untuk mendukung keberlangsungan UKM yang ditutup.
“Kami mendukung dan membantu bapak ibu untuk mengakses Dana Bergulir Sektor Koperasi UMKM untuk membantu pengusaha tempe meningkatkan permodalan,” ujar Aria Bima.
Baca Juga: KJRI Osaka Apresiasi Dukungan Akademisi dalam Ciptakan Ketahanan Pangan dan Promosi Tempe di Jepang
Saat itu, Eko Parmono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPC Hipmikindo), mengatakan kepada Pemkab Bekasi bahwa pengusaha kecil dan menengah asal tempe mengeluhkan tingginya harga kedelai.
Mereka (pengusaha kecil menengah tempe) berharap harga kedelai bisa stabil dan kembali ke level sebelum pandemi Covid-19.
