“Ya itu (harus) ada bukti yang sah, nanti ada proses yang harus dilalui."
PORTAL LEBAK - Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus, meminta polemik yang muncul di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.
Setiap proses ini diharpakan Sihar Sitorus, dilaksanakan dengan tunduk pada hukum. Semisal, jika ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas.
"Maka tentu ada ranah hukum tersendiri, tentu ada kompetensi hukumnya,” ujar Sihar Sitorus, usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa 14 Maret 2023.
Terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tentang bisnis aneh yang menimbulkan jumlah yang fantastis, Sihar minta segera diselesaikan.
Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan butuh bukti untuk dianalisis lebih lanjut. Karena itu, dia meminta semua pihak percaya pada kerja Kementerian Keuangan dan sistem kontrolnya.
“Ya itu (harus) ada bukti yang sah, nanti ada proses yang harus dilalui. Kami juga tidak dapat memiliki pandangan yang melampaui (tanpa) informasi yang kami miliki. Saya sendiri juga hanya mengikuti berita tanpa melihat data apapun yang bisa kita analisis apa yang terjadi," kata Sihar.
Baca Juga: Wakil Menteri Keuangan: Rafael Alun Trisambodo Membantah Punya Mobil Jeep Rubicon