Sistem Pengawasan Kementerian Keuangan
"Agar adil bagi semua pihak, kita harus yakin dengan sistem yang ada, dalam hal ini sistem perbendaharaan, sistem pengelolaan perbendaharaan," ujarnya.
Sihar Sitorus kemudian mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, Kementerian Keuangan telah menggeledah dan memerintahkan beberapa pihak dan akan mengusut hal-hal yang dianggap berisiko.
Menurut Sihar, dilansir PortalLebak.com dari dpr.go.id, hal ini berkaitan dengan standar operasi yang berlaku di instansi tersebut.
“Kalau tidak salah, kami sudah mulai mencari tahu siapa yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi. Yang berisiko tinggi masih diselidiki melalui proses yang ada. Jadi ini bukti SOP itu ada dan tentunya kita harus percaya SOP-nya,” lanjut Anggota DPRD Dapil II Sumut itu.
Dengan mempublikasikan informasi tersebut, masyarakat juga dapat mengikuti proses yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Dia meminta berbagai pihak bersabar dan tidak berbicara tanpa informasi. Sihar juga memahami keresahan masyarakat menyusul munculnya berbagai kasus dangkal yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Bethesda Tunda Lagi Peluncuran 'Starfield' ke Bulan September, Sesi Direct Digelar Juni
“Sekarang masyarakat melihat itu, masyarakat juga mendesak, bagaimana hasilnya? Kita tunggu saja jangan sampai data-data yang ada di depan kita. Kekecewaan itu wajar, tapi kita tetap harus positif, kita harus tetap percaya pada sistem kita dan menunaikan kewajiban membayar pajak,” imbuhnya.