Network
Charles menyatakan, sistem pemilu terbuka yang menentukan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, mempunyai fakta banyak kelemahan, dibandingkan sistem proporsional tertutup, meski kedua pilihan itu punya perbedaan siginifikan dan saling bertolak belakang.
“Kami mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar jangan sekali-sekali mentiadakan, apalagi menihilkan sistem proporsional tertutup. Itu minimal yang kami minta," pungkas Charles Siahaan.
Baca Juga: Anies Baswedan dan Jusuf Kalla Jalan Bersama di Panggung HUT Ke 21 PKS
"Kami ingin kiranya sistem pemilu tertutup yang diberlakukan ke depan untuk anak cucu kita ke depan. Tentu tidak seperti di era Orba dulu,” jelasnya.
Menurut Charles, sejumlah pengalaman pahit penerapan sistem pemilu proporsional tertutup di era Orba memang ada.
Meski demikian, Charles menyatakan terdapat beberapa kelebihan sistem pemilu proporsional tertutup yang sangat signifikan berupa;
Baca Juga: Nilai Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Kembangkan Pendidikan dan Peran Guru Al Qudwah Lebak
1. Praktek Politik Uang (Money Politic) dari para caleg yang masif akan terkendali;
2. Tugas dan peran parpol yang adalah konsekuensi dari negara demokratis, lebih dalam melakukan kaderisasi sesuai ideologi dan gagasan visi bisa dituntut lebih besar.
“Memang sulit membayangkan praktek demokrasi bernegara yang berjumlah ratusan juta jiwa, dalam menentukan wakil rakyat hanya berbasis popularitas dan tawaran uang saja,” paparnya.
“Saat ini, kami mendesak dan mendorong majelis hakim MK agar dalam waktu tidak kurang dari 14 hari sejak hari ini, menerbitkan putusannya mengabulkan permohonan sistem pemilu proporsional tertutup," tegasnya.
