PORTAL LEBAK - Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan aktivasi dapur umum di tiga kota, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan kota Denpasar.
Mensos berkomitmen memperluas pelayanan dapur umum, mulai hari jumat 9 Juli 2021, dijalankan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
Direktorat ini mempersiapkan aktivasi dapur umum di tiga kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar.
Risma mengungkapkan penambahan dapur umum ini sesuai dan dikatikan dengan daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.
Pendirian dapur umum ini, diharapkan mampu membantu kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI/Polri, dan Satpol PP.
Lokasinya di sekitar DKI Jakarta dan wilayah penyangga kota Jakarta.
Baca Juga: Target Akhir Tahun 2021, Stadion Sport Center Provinsi Banten Diresmikan
“Sudah saya perintahkan agar adanya penambahan dapur umum di Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar. Sesuai dengan wilayah pemberlakuan PPKM Darurat,” papar Mensos Risma.
Risma pun berkegiatan dalam menyajikan makanan di Dapur Umum Kemensos, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Jumat 9 Juli 2021.
Mensos Risma malah turun dalam menjalankan operasional dapur umum, sekaligus membantu kebutuhan makanan siap saji untuk tenaga kesehatan.
Risma juga langsung bertanya soal kesiapan bahan makanan seperti sayuran dan daging, dan juga ikut menggolah bahan masakan ke dalam wajan besar.
Risma mengungkapkan, dapur umum di TMPNU Kalibata memproduksi rata-rata sebanyak 10 ribu paket makanan siap saji dan 10 ribu butir telur rebus setiap hari.
“Ini distribusi makanan ke rumah sakit daerah di Kabupaten Bogor, Bekasi dan Tangerang,” pungkasnya, seperti PortalLebak.com kutip dari laman kemsos.go.id, Jumat 9 Juli 2021.
Baca Juga: Bergaya Dalang, Ganjar Pranowo Minta Pemkab Banjarnegara Siagakan RS Khusus Covid-19
Tiga dapur yang segera beroperasi di Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar, akan didirikan di balai-balai milik Kemensos.
Risma menjelaskan terdapat beberapa lembaga masyarakat di dunia usaha ada mengungkapkan minatnya untuk ikut serta.
Kemensos mendata ada total tujuh dapur umum Kemensos yang telah berkegiatan membantu kebutuhan makanan siap saji untuk tenaga kesehatan.
Baca Juga: Alur Cerita Ikatan Cinta 9 Juli 2021, Andin Di'SKAK MAT' Mama Karina Soal Reyna
Lokasinya, yaitu di kantor Kemensos, TMPNU Kalibata Jakarta, Bandung, Surakarta, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta termasuk di Kota Denpasar.
Risma menekankan pentingnya masyarakat cermat dan tidak mudah terpengaruh, dari berbagai informasi yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Termasuk beredarnya informasi yang meminta masyarakat mengisi form di suatu tautan situs, untuk mendapatkan bantuan. Kemensos secara tegas menyatakan informasi itu tidak benar.
Baca Juga: Nia Ramadhani Sedang Bermasalah, Hotman Paris Mau Kirim Soto Kenangan
Terkait kasus peredaran form isian untuk mendapatkan bantuan dari suatu situs, sudah dilaporkan ke kepolisian.
Mensos Risma juga meminta masyarakat agar menyaring informasi dan tidak ragu untuk menghubungi pusat-pusat informasi resmi kemensos.
“Minta tolong masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kemensos tidak mungkin menggunakan situs-situs semacam itu. Pasti kementerian menggunakan situs resmi,” ujar Mensos Risma.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tegur Perkantoran Non Esensial yang Buka 100 Persen
Selain itu, Kepala Biro Humas Kemensos Hasim telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Setiap situs yang mengatasnamakan kemensos dan edarkan form pendaftaran ke masyarakat untuk dapatkan bantuan Rp300 ribu/kepala keluarga.
“Kami sudah laporkan ke Polda Metro Jaya (polisi-Red). Namun setelah di konseling ternyata situsnya sudah tidak ada. Meski memang belum ada laporan dari korban," ungkap Hasim.
"Kemensos sebelumnya sebelumnya telah melaporkan situs itu ke Kominfo dan ditindaklanjuti dengan penonaktifan situs itu oleh tim Kominfo,” tambahnya.
Baca Juga: Cara Mendapatkan Telemedicine Gratis dari Kementerian Kesehatan
Hasim menyatakan, pelaporan ke polisi melalui pertimbangan matang.
“Tindakan pengunggah situs itu, telah mencemarkan nama baik Kemensos dan mengganggu kebijakan pemerintah menangani dampak pandemi Covid-19,” papar Hasim.***