Miris, Jasad Balita Gizi Buruk Desa Cemplang Cibungbulang Dibawa Pakai Sepeda Motor Hingga Tunggak Tagihan RS

- 24 Desember 2021, 15:20 WIB
Ilustrasi mayat balita, Miris Jasad Balita Gizi Buruk Desa Cemplang Dibawa memakai Sepeda Motor, Begini Kronologi nya
Ilustrasi mayat balita, Miris Jasad Balita Gizi Buruk Desa Cemplang Dibawa memakai Sepeda Motor, Begini Kronologi nya /Ilustrasi/Humas Polri/

Sementara itu ketua aktivis yang juga relawan sosial Atiek Yulis Setyowati, Ketua Umum Masyarakat Pejuang Bogor menyayangkan hal tersebut, Tambahan statemen Atiek Yulis Setyowati, Ketua Relawan Sosial MPB mengatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.

"Miris kejadian gizi buruk masih terjadi di Kabupaten Bogor. Dengan meninggalnya Syabila balita usia 1 tahun 8 bulan warga Kampung Cirangkong Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang karena gizi buruk membuat luka masyarakat yang harusnya sudah menjadi tugas pemerintah daerah maupun pusat menjamin kehidupannya agar terjamin tidak kelaparan dan terjamin gizinya. Pemerintah Daerah juga menjamin kesehatan masyarakatnya sesuai dengan salah satu ciri menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia", ujarnya.

Ia pun menambahkan, apapun alasannya ini salah pemerintah. Apalagi balita gizi buruk ini meninggal di RS pemerintah yang seharusnya begitu melihat kasusnya karena gizi buruk dan tahu belum punya BPJS, mestinya ada arahan pakai jamkesda atau menjadi tanggungan pemerintah 100% semua biayanya dan harus mendapat penanganan yang serius dan istimewa.

Baca Juga: RSUD NTB Ditunjuk Sebagai Penyedia Layanan Medis di Ajang World Superbike

"Lebih miris lagi saat bayinya akhirnya meninggal dan masih dibebankan dengan biaya perawatan dan ambulance", imbuhnya.

Kami LSM MPB meminta kepada Bupati sebagai pemimpin daerah agar mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan agar seluruh Puskesmas melalui Posyandunya dan RT, RW agar lebih bisa mendeteksi seluruh warganya jika ada yang mengalami kekurangan, kemiskinan, kelaparan, sakit atau gizi buruk dan harus segera bisa mensolusikan. Bupati juga harus mengintruksikan kepada seluruh RS baik RS pemerintah atau swasta jika ada masyarakatnya yang belum terdaftar BPJS agar dicarikan solusi jika jamkesdapun mengalami kendala atau melebihi dari maksimal atau apapun kendalanya dalam pembayaran karena ketidakmampuannya.

"Kami sebagai sosial kontrol meminta kepada seluruh RS agar jangan ada orientasinya keuntungan, dan agar mengedepankan pelayanan. RS bukan perusahaan tapi seringkali kami merasakan banyak oknum RS seolah-olah tidak mau rugi. Harusnya ada subsidi silang. RS harus mengedepankan kemanusiaan. Kasus seperti ini harus dijadikan peringatan dan PR kepada semua", katanya lagi.

Baca Juga: Relawan Sehati Lebak Terima Hibah 1 Ambulance dari Pemerintah Kabupaten

Sementara itu, Advokat Muda Nurdin Ruhendi SH menyayangkan kejadian tersebut.

"Miris ada salah satu masyarakat meninggal dunia dengan gizi buruk karena pihak keluarga mempunyai tunggakan BPJS di salah satu rumah sakit", ujarnya.

Halaman:

Editor: Didin


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah