Presiden Jokowi: Potensi Ekonomi Digital Rp11.250 triliun, Kedaulatan Indonesia Harus Dilindungi

4 Oktober 2023, 16:02 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada peserta PPSA XXIV dan alumni PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas, Rabu 4 Oktober 2023, di Istana Negara, Jakarta. /Foto: Humas Setkab/Agung/


PORTAL LEBAK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah ingin meraih potensi pendapatan ekonomi digital senilai Rp11.250 triliun. 

Untuk meraih hal itu Presiden Jokowi menilai Kedaulatan digital Indonesia harus dijaga dengan menjaga, termasuk aset digital, serta terus mempertahankan produk lokal di pasar digital.

Presiden Jokowi menyampaikan target ekonomi digital, kepada peserta Program Pendidikan Jangka Pendek (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Berkelanjutan (PPRA) LXV di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) 2023, Rabu 4 Oktober 2023, di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ktemuan SBY di Istana Bogor, Isi Pembicaraan Masih Tanda Tanya

“Kedaulatan digital harus kita lindungan serta betul-betul kita pertahankan terkait kandungan lokal, barang lokal," ajak Presiden Jokowi.

"Kalau enggak bisa 100 persen, ya paling tidak 90, 80 persen kandungan lokalnya, barang kita. Jaga betul aset digital kita, data, informasi, akses pasar, semua datanya,” pungkas kepala negara.

Presiden Jokowi mengungkapkan, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang super besar, hingga 44 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) di tahun 2020.

Baca Juga: Pimpinan Respons Maraknya Usulan Jokowi Menggantikan Megawati Soekarnoputri Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan

Data ini terus naik menjadi 77 miliar Dolar AS di tahun 2022, dan diperkirakan meraih 146 miliar Dolar AS di tahun 2025 dan 360 miliar Dolar AS di tahun 2030.

Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN

“Yang namanya Digital Economy Framework Agreement di ASEAN, kalau ini dapat kita selesaikan negosiasinya di tahun 2025 - yang angkanya terakhir tadi saya sebut, senilai 360 billion US Dollar itu akan berlipat menjadi dua kali. Itu artinya, 720 miliar US Dollar, jika dirupiahkan Rp11.250 triliun potensi ekonomi digital, sangat besar sekali,” paparnya.

Selain itu, Kepala Negara sekaligus mengutarakan pentingnya penyiapan talenta digital di tanah air, agar Indonesia bisa menjadi lebih dari hanya sekedar pasar ekonomi digital.

Baca Juga: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL Ditengarai Hilang, KPK: Mungkin Dia Tersesat di Eropa

“Kita harus menjadi pemain. Hal ini mempersiapkan para pemain untuk harus bekerja keras karena waktu kita dibatasi oleh waktu. Kata teman-teman, baru dua tahun, sejak tahun lalu, pertengahan tahun lalu, baru dua tahun, bagaimana kita mempersiapkan talenta digital kita, itu bukan perkara mudah,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan agar Indonesia menjadi produsen dan bukan sekedar konsumen. Saat ini, kata Presiden, 123 juta orang merupakan konsumen pasar digital yang 90 persen barangnya berasal dari impor.

"Kalau kita taruh produk kita di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barangnya impor karena harganya sangat murah. Baju pun, kemarin terjual berapa unit? Rp 5 ribu, Rp. 5 ribu Artinya ada predatory price, uang sudah mulai dibakar, yang penting datanya terkontrol, perilakunya dikontrol. Kita semua perlu memahami hal ini,” tegasnya.

Baca Juga: Flashdisk Write Protected Bikin Bingung, Gini Cara Atasi Problem Itu

Presiden juga mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak terkena kolonialisme modern melalui penguasaan ekonomi. Presiden mengatakan produk Indonesia harus menguasai pasar dalam negeri bahkan pasar luar negeri.

"Untungnya kita bisa ekspor ke negara lain, tidak perlu jauh-jauh, di ASEAN kita sudah mendominasi. Jangan terbawa suasana, dalam beberapa bulan saya tidak mau bersentuhan dengan kolonialisme zaman modern," ujarnya.

"Saya tidak ingin kita terkena kolonialisme di era modern ini. Kami tidak menyadarinya, yang pertama kami tahu adalah kami terjajah secara ekonomi,” punkas Jokowi.

Baca Juga: Warga Pulau Siau diimbau mewaspadai awan panas yang turun dari Gunung Karangetang

Turut mendampingi Presiden Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Luar Negeri (Mesnesneg) Pratikno, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.***

Editor: Dwi Christianto

Tags

Terkini

Terpopuler