PORTAL LEBAK - Pekerja Indonesia ke luar negeri adalah penghasil devisa terbesar bagi negara, namun berbagai kendala dihadapi di negara tujuan.
Pemerintah setelah melalui berbagai upaya diplomasi, berhasil memulangkan 158 pekerja migran Indonesia, termasuk ABK, dipulangkan ke Tanah Air dari Marshal Island, Papua Nugini, Solomon Island dan Fiji.
Mereka tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam, 28 Januari 2021.
Baca Juga: Gus Menteri Desa Ingin Daerah Ini Lepas Dari Status Daerah Tertinggal
Baca Juga: Bencana Tanah Longsor 9 Orang Meninggal Dunia di Mantewe Kalsel
Dari keterangan pers, dari total 158 PMI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshal Island seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok.
Mereka tidak dapat segera pulang akibat penerapan kebijakan karantina oleh Pemerintah Marshal Island.
Kondisi yang sama juga dialami oleh
PMI di titik lainnya yaitu 29 PMI di Fiji, 15 PMI di Papua Nugini, serta 78 PMI di Solomon Islands.
Baca Juga: Bukan Wabup, Akhirnya Kapolres Bogor Jadi Orang Pertama yang Divaksin Covid-19 di Kabupaten Bogor
Pada rombongan yang sama, turut dipulangkan jenazah ABK yang meninggal dunia di Fiji akibat kecelakaan kerja di atas kapal berinisial AW.
Misi repatriasi ini dilakukan Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Manila, KBRI Port Moresby dan KBRI Suva. Proses kepulangan dilakukan dengan tetap mengedepankan tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan para ABK.
Kondisi pandemi Covid, kebijakan penutupan pelabuhan, terbatasnya akses penerbangan dan tersebarnya PMI stranded di berbagai daerah terpencil di Samudera Pasifik menjadi tantangan utama.
Baca Juga: Bangga 2 Karateka Cilik Jadi Juara di Karate Champions, Bupati Bogor: Harumkan Nama ke Kancah Dunia
Baca Juga: Kabar Duka, Thohari Aziz Meninggal Dunia di RSPB Karena Covid-19 Pukul 17.30 WITA
Selama Pandemi, Kementerian Luar Negeri RI telah memfasilitasi pemulangan sebanyak lebih dari 27.064 ABK baik ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar negeri akibat kebijakan pembatasan mobilitas di banyak negara.***