PORTAL LEBAK - Setelah sebelumnya aktivis lingkungan Togu Simorangkir bersama temannya melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba menuju Jakarta, kemari, 6 Agustus 2021, Togu Simorangkir diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
Togu dan kesebelas temannya melakukan aksi jalan kaki tersebut sebagai bentuk protes terhadap adanya aktivitas pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).
Sesampainya di Istana Negara, Togu menyampaikan beberapa hal terkait isu-isu lingkungan yang terjadi di daerah asalnya, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, khususnya mengenai konflik masyarakat dengan pihak investor, PT TPL.
Baca Juga: BEI: Data Pergerakan IHSG Sepekan Menguat, Bukalapak.com Melantai di Bursa Saham
"Kita ingin mencari perhatian publik. Kita ingin mengatakan bahwa ini lho di Danau Toba, di Tano (tanah-Red) Batak sedang ada masalah," kata Togu Simorangkir usai diterima Presiden Jokowi.
Togu Simorangkir yang tergabung dalam Tim 11 Aliansi Gerak Tutup TPL menegaskan kembali kepada Presiden bahwa status Danau Toba adalah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Presiden Jokowi berjanji untuk kerusakan-kerusakan yang ada akan diperbaiki dengan menanam kembali pohon-pohon di sana dan siap menyediakan bibit-bibit pohonnya.
Togu mengharapkan adanya campur tangan pemerintah pusat yang pemerintah daerah setempat termasuk Gubernur Sumatera Utara tidak dapat berbuat sesuatu untuk menyelesaikan isu-isu kerusakan lingkungan.
Beberapa waktu lalu pertengahan Mei 2021 beredar video bentrokan yang terjadi antara warga dengan pihak PT TPL.
Pihak PT TPL yang diberitakan mengutus ratusan pria berbadan tegap memukuli warga yang menolak keberadaan PT TPL. Sebanyak 12 orang mengalami luka-luka, termasuk beberapa lansia menjadi korban kekerasan tersebut.
Baca Juga: Kisah Atlet Inggris Raya Tom Daley Bikin Sedih, Donasi Untuk Ayah yang Meninggal Karena Tumor Otak
Konflik, kekerasan, dan intimidasi PT TPL terhadap warga adat sebetulnya sudah terjadi selama 35 tahun PT TPL beroperasi di wilayah Porsea, Kabupaten Toba, tepatnya pada 1985.
Konflik yang berlarut-larut ini seperti tak bisa dihindari bahkan tidak bisa selesai ditangani Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seperti sengketa tanah adat.
Presiden menyampaikan bulan ini pihak pemerintah pusat akan menyelesaikan 10 permasalahan tanah adat dari total 15 sengketa tanah adat yang ada.
"Sepuluh lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Ini kabar gembira untuk masyarakat adat di sekitar Danah Toba," ungkap Togu.
Togu hanya berharap kedepan setiap investasi yang datang ke daerah Danau Toba harus mengutamakan pelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup di masa depan.
“Kita berharap investasi-investasi yang di sekitar Danau Toba juga memerhatikan tentang lingkungan hidup, jangan hanya fokus mengeruk keuntungan tapi mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang,” ujarnya.***