Kasus Ade Yasin, KPK Panggil 9 Saksi Pejabat dan ASN Pemkab Bogor di antaranya Petinggi Inspektorat

PORTAL LEBAK - 9 saksi dipanggil KPK yang merupakan Pejabat dan ASN di Pemkab Bogor, menambah daftar panjang dugaan maling uang rakyat yang diduga dilakukan Ade Yasin yang diduga suap auditor BPK, beberapa waktu lalu.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa ke 9 orang pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Bogor tersebut, akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus Ade Yasin, pada hari ini.

"Mereka (9 orang ASN/pejabat Pemkab Bogor-red) dipanggil sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka AY (Ade Yasin)," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada awak media, pada Jumat 10 Juni 2022.

Baca Juga: KPK Temukan Bukti Baru dari Inspektorat Kabupaten Bogor dan 3 Tempat Lainnya Dalam Kasus Ade Yasin

Ke 9 pejabat dan ASN Pemkab Bogor yang dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus Ade Yasin, yaitu :

- Inspektur atau Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi
- Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor, Temsy Nurdin
- Kepala Bappenda, Arif Rahman (Adik kandung Ade Yasin)

- Kepala BPKAD, Teuku Mulya
- Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor
Ruli Fathurahman
- Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol, Mika Rosadi

Baca Juga: Segini Daftar Saksi Kasus Ade Yasin yang Dipanggil KPK, 61 Orang Ini dari Berbagai Macam Profesi

- Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor, Andri Hadian
- Subkoordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor, Hanny Lesmanawaty
- PNS RSUD Cibinong, Solihin

Ke 9 saksi ASN ini dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus intens melakukan penyelidikan kasus korupsi suap Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin dan menemukan bukti-bukti baru.

Baca Juga: Dibalik Kasus Ade Yasin, KPK Dalami Dugaan Suap WTP Demi Dapatkan Bonus Dana Insentif Hingga Puluhan Miliar

Dalam Kasus Ade Yasin ini KPK memperoleh bukti baru dari sejumlah tempat diantaranya kantor Inspektorat kabupaten Bogor, rumah salah satu tersangka, Kantor BPK Jawa Barat dan kediaman salah satu tersangka di Bandung.

Penggeledahan dilakukan oleh KPK pada Kamis 2 Juni 2022 dan Jumat 3 Juni 2022, dimana menjadi tambahan bukti dalam kasus Ade Yasin.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya perihal penambahan dalam penggeledahan di 4 tempat tersebut.

Baca Juga: Kasubag Keuangan Kecamatan dan Kabag Keuangan RSUD Cibinong Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Ade Yasin

"Sejumlah dokumen dan alat bukti eletronik yang diduga menjadi materi obyek audit yang dilakukan oleh ATM, untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan AY," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, pada Senin, 6 Juni 2022 lalu.

Ditambahkannya, usai itu KPK melakukan pendalaman dan analisa dari isi bukti-bukti tersebut untuk kemudian disita dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada saksi-saksi dan para tersangka.

Sebelumnya tersangka Ade Yasin menyangkal bahwa dirinya kerap meminta uang kepada para bos kontraktor atau pengusaha di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Kasus Ade Yasin 12 Saksi Dipanggil KPK, Diantaranya Para Bos Proyek Pemkab Bogor

Namun Ali menegaskan mengantongi bukti terkait dugaan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin kerap meminta uang dari para kontraktor. Uang tersebut dipergunakan untuk menyuap oknum BPK Jawa Barat untuk memuluskan Laporan Keuangan.

Para saksi-saksi terperiksa KPK saat ini mencapai hingga lebih dari 60 orang dari berbagai latar belakang dan profesi.

Diketahui sebelumnya Bupati Bogor non aktif Ade Yasin ditangkap KPK dan ditetapkan tersangka pada 28 April 2022 lalu, kini KPK intens melakukan penyelidikan maraton terhadap kasus suap Ade Yasin dan hal lainnya.

Baca Juga: Ade Yasin Genap Berusia 54 Tahun, Masih Ditahan KPK, Iwan Setiawan Ucapkan Ini ke Bupati Bogor Non Aktif

Pemanggilan KPK juga memeriksa nama-nama diantaranya Ketua Kadin, Dinas PUPR dan Dinas lainnya, juga para bos proyek atau kontraktor di bumi tegar beriman tersebut.

Tim penyidik KPK juga mengonfirmasi saksi dalam proses dan teknis pemeriksaan hingga penentuan obyek pemeriksaan, yang antara lain proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor.

Indikasi masalah proyek jalan alternatif Sentul-Pakansari atau proyek Cibinong a Beautiful City yang menelan rp94 miliar juga tak masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Bogor, juga suap kepada oknum BPK hingga total rp1,9 miliar.

Baca Juga: TRENDING: Puluhan Saksi Kasus Maling Uang Rakyat Ade Yasin, Andin Ikatan Cinta Kaget, Manuver di OPEC+

Tim penyidik KPK juga mengonfirmasi saksi dalam proses dan teknis pemeriksaan hingga penentuan obyek pemeriksaan, yang antara lain proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor.

Juga indikasi dalam masalah proyek jalan alternatif Sentul-Pakansari atau proyek Cibinong a Beautiful City yang menelan rp94 miliar juga ada kejanggalan, diduga tak masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Atas perbuatannya Ade Yasin dan kawan-kawan sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Ketua Kadin Kabupaten Bogor Dipanggil KPK, Tambah Daftar Panjang Saksi Kasus Korupsi Suap Ade Yasin

Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***