PORTAL LEBAK - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mendesak pemerintah mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Tindakan kekerasan oleh KKB membutuhkan sikap tegas segera. Pemerintah tidak boleh setengah hati mengusut rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB," ujar Meutya Hafid, dikutip PortalLebak.com dari dpr.go.id.
Meutya Hafid mengapresiasi perlunya tindakan tegas yang lebih luas kepada KKB yang terus melakukan perbuatan jahat.
Baca Juga: Kelompok Kriminal Bersenjata KKB Papua Kembali Menyerang, Seorang Polisi Asal Lampung Gugur
Sebab, dia melihat pemerintah masih belum memiliki rencana yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan KKB di Papua.
"Rangkaian penyerangan KKB yang menewaskan sejumlah prajurit TNI dan warga sipil itu menunjukkan pemerintah tidak punya rencana untuk menyelesaikan masalah Papua secara keseluruhan," tegasnya.
Hafid juga menyoroti keputusan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, untuk meningkatkan status operasi siaga tempur di Kabupaten Nduga, Pegunungan Papua.
Baca Juga: Anggota Brimob Korban tembak KKB: Bharada Resi Nugroho, Dievakuasi dengan Helikopter ke Jayapura
Status siaga tempur diberikan setelah beberapa prajurit tewas dalam operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.
"Kalau mau dinaikkan untuk melawan KKB, tapi pendekatan penyelesaiannya masih setengah hati, korbannya adalah prajurit TNI dan warga sipil," kata anggota DPRD Dapil I Sumut itu.
Selain itu, politikus Partai Golkar itu menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya prajurit satu F dan beberapa prajurit TNI lainnya yang sedang mencari pilot Susi Air. Dia menyerukan diakhirinya kekerasan.
Baca Juga: Kalau Ganjar Pranowo Sah Capres PDI Perjuangan, Apa Prabowo Subianto Capres Koalisi Besar 5 Partai?
“Banyak darah dan air mata yang tertumpah akibat kekerasan KKB. Duka jenis ini harus segera diselesaikan. Karena KKB, tidak boleh ada lagi kematian oleh masyarakat atau aparat keamanan," kata Meutya.
Selain itu, Hafid memperkirakan pemerintah bekerjasama dengan beberapa pihak terkait bisa mencari cara terbaik untuk memusnahkan KKB.
Tak hanya itu, menurut informasi dari TNI, KKB merekrut anak-anak muda dari daerah Papua sebagai anggotanya, sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin.
“Pemerintah mengkompilasi informasi dan masukan dari tokoh masyarakat setempat dapat menentukan pendekatan yang paling komprehensif untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB," ujarnya.
Hafid juga berharap semua pihak bersinergi agar tidak berbeda jalan untuk menumpas aksi teror KKB.
“Juga mengikutsertakan seluruh elemen yang mewakili masyarakat Papua dengan tetap mengedepankan kesejahteraan sosial, politik dan ekonomi,” pungkasnya.
Baca Juga: Selamat Jalan David Jacobs, Kemenpora Konfirmasi Meninggalnya Atlet Difabel Kebanggan Indonesia
Seperti diketahui, berbagai aksi kekerasan yang dilakukan KKB telah merenggut banyak nyawa sejak awal tahun 2023.
Korban mulai dari masyarakat umum, pejabat TNI/Polri hingga warga negara asing, seperti pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang hingga kini masih dalam penculikan.
Kekerasan KKB juga membuat marah masyarakat. Usai KKB melakukan penyerangan selama dua hari berturut-turut, warga Kabupaten Intan Jaya di Papua tengah terlihat mengangkat senjata dan mempersenjatai diri dengan busur dan anak panah.
Baca Juga: Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mulai Masuk India, Stok Tahun Ini Sebanyak 500 Unit
Yang terbaru, KKB menyandera tiga tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiganya dibebaskan setelah tuntutan KKB dipenuhi dengan membayar Rp100 juta.***