Network
PORTAL LEBAK – Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) belum juga resmi beroperasi, meski pembangunan telah selesai 100 persen.
Sedang seksi 2 dan 3 yang berujung di Panimbang sepanjang total 57,1 km masih harus menuntaskan proses pembebasan tanah.
Sementara itu, anggota DPR RI justru mempertanyakan benefit dari proyek ruas Tol Serang-Panimbang (Serpan) tersebut, jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung yang diakses Tol Serpan tidak berkembang.
Baca Juga: Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Serang-Rangkasbitung Ditargetkan Resmi Beroperasi Agustus 2021
Kekhawatiran itu dilontarkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih. Menurutnya, tol yang menghubungkan wilayah Serang dengan KEK Pariwisata Tanjung Lesung itu harus memberikan profit dan pemanfaatan dalam menggerakkan roda ekonomi bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.
“Kalau misal KEK kawasan wisatanya tidak bisa berkembang, kira-kira investasi yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan ini, itu ada return atau pengembaliannya nggak. Baik itu terhadap perusahaan maupun terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitar ruas tol ini,” katanya, dikutip PortalLebak.Com dari laman resmi DPR RI, Minggu 5 September 2021.
Abdul Hakim Bafagih beralasan, saat ini kondisi perekonomian Tanah Air tengah lesu akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Diresmikan, Jasa Marga: Dua Minggu Beroperasi dengan Tarif Nol Rupiah
“Sekarang sektor pariwisata ini sedang lesu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini kan juga butuh tambahan biaya lagi,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, pembangunan Tol Serpan memiliki banyak persoalan yang perlu diselesaikan, khususnya terkait pembiayaan dan pembebasan lahan.
Ia menilai bahwa saat ini banyak perusahaan BUMN kurang kreativitas dan inovasi dalam mengatasi persoalan keuangan, sehingga menjadi sangat bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ia menilai, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, perlu ada angin segar berupa inovasi dalam sistem keuangan perusahaan. Pasalnya, pada September 2021, WIKA berencana menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp2,5 triliun.
“Ini yang kami pertanyakan, jadi kira-kira kalau bukan PMN, solusinya apa karena di September ini, WIKA itu akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp2,5 triliun. Obligasinya Rp1,8 triliun sisanya sukuk dan obligasi ini akan digunakan untuk bayar utang yang sudah jatuh tempo,” katanya.
Baca Juga: Jasa Marga Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Tol Soedijatmo Arah Bandara Soekarno-Hatta Sabtu Malam
Karena itu, ia menyebutkan bahwa WIKA perlu menghasilkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan persoalan keuangan. Dalam hal ini, ia memberi dua penekanan yang perlu diperhatikan PT WIKA.
Pertama, terkait perlunya kreativitas dalam mencari solusi atas persoalan keuangan. Abdul Hakim Bafagih menjelaskan, PMN seharusnya menjadi upaya terakhir jika WIKA gagal menemukan solusi.
“Kami ingin melihat itu dulu, sampai kalau memang mentok, enggak bisa apa-apa, baru mau enggak mau, ya PMN karena ini seperti buah simalakama. Kalau enggak diteruskan, nanti dampaknya akan lebih besar. Kalau diteruskan, keuangan negara tidak terbebani,” katanya.
Kedua, PT WIKA harus betul-betul mempertimbangkan cost and benefit ratio dari proyek tol ruas Serang-Panimbang.
“Kalau negara keluar duit itu (harus ada) satu profit yang kedua ada manfaat terhadap masyarakat sekitar. Tumbuh nggak ekonominya, serapan tenaga kerjanya dapat apa nggak, produk produk UMKM sekitar diberdayakan apa nggak,” pungkasnya.***
