Network
PORTAL LEBAK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah menghormati dan berkomitmen segera mengeksekusi putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, UU Cipta Kerja tetap berlaku dalam koridor konstitusional hingga laksanakan perbaikan pembentukannya.
Ini sesuai tenggang waktu yang dikeluarkan MK, bahwa perbaikan harus dilakukan paling lama dua tahun, sejak putusan itu dibacakan.
Baca Juga: Pertama Kali Jajal Kendarai Corn Planter, Presiden Jokowi: Perlu Dikenalkan Kepada Petani Indonesia
“Indonesia negara demokrasi berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” tegas Presiden Jokowi.
Hal ini diunkapkan kepala negara, di Istana Merdeka, Senin 29 November 2021, seperti dilansir PortalLebak.com dari setkab.go.id.
“Pemerintah serta DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melaksanakan revisi dan perbaikan-perbaikan," papar Jokowi.
Baca Juga: Ini Cara Presiden Jokowi Jelaskan Indonesia Atasi Pemanasan Global ke Para Duta Besar
"Saya sudah memerintahkan kepada para menko dan menteri terkait, agar segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” tambhanya.
Presiden Jokowi selanjutnya memastikan komitmen pemerintah agar terus menjalankan agenda reformasi struktural, deregulasi, serta debirokratisasi.
“Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi serta berusaha, terus saya pimpin dan saya pastikan,” paparnya.
Baca Juga: Sinetron Ikatan Cinta 29 November 2021: Rekaman Suara di Pak Sanusi, Tunjuk Ada 'Big Bos' Terlibat
UU Cipta Kerja oleh MK tetap dinyatakan berlaku, sehingga semua peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja saat ini, masih tetap berlaku.
Kepada para pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri, Presiden Jokowi memastikan investasi serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin.
“Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” tegasnya.***
