Network
PORTAL LEBAK - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kartu prakerja akan tetap berjalan dengan sistem normal, atau tidak lagi dengan sistem semi jaminan sosial (bansos).
“Skema Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan sistem normal, tidak lagi semi sosial sebagaimana tertuang melalui Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2022,” ujar Menko Airlangga.
Sebagai Menko, Airlangga mengumumkan pola skema kartu Prakerja, dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Kemenko Perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Penerimaan Peserta Kartu Prakerja Gelombang 47 Dibuka, Perhatikan Syarat Ini Agar Lolos Seleksi
Pelaksanaan Skema Kartu Prakerja akan diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran awal sebesar Rp2,67 triliun.
“Sistem berubah drastis, anggaran turun dari Rp18 triliun menjadi Rp2,67 triliun untuk 595 ribu peserta," ungkap Airlangga.
"Tahun ini diputuskan jumlah peserta sebenarnya 1 juta orang, jadi total kita perlu tambahan anggaran Rp 1,7 triliun,” jelasn Menko Airlangga.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 36 Dibuka, Cermati Syarat dan Ketentuannya
Anggaran Tambahan Kartu Prakerja
Anggaran tambahan akan dibagikan kepada sekitar 450.000 orang. Untuk tahun 2022, anggaran kartu prakerja mencapai Rp18 triliun, dan Rp17,84 triliun terealisasi untuk 4.984.790 peserta, atau sudah terpakai 99,12 persen.
Airlangga menyambut baik program baru Kartu Prakerja dan mengajak institusi pendidikan terbaik Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja.
Lembaga pendidikan wajib memiliki penilaian dan berpartisipasi di dalamnya sebagai penyelenggara pendidikan dalam sistem normal. Sekolah juga dipilih oleh sekelompok ahli independen.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kartu Prakerja Maksimalkan Platform Digital dari Anak Muda Indonesia
“Kesesuaian institusi pendidikan dengan standar pendidikan juga diperiksa. Institusi pendidikan yang berminat dapat menghubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan program prakerja, termasuk Sisnaker platform negara,” pungkasnya.
Pemerintah, dilansir PortalLebak.com dari laman Kemenko Perekonomian, juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kemitraan publik-swasta.
Tujuannya dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan online, offline dan hybrid.
“Pelatihan offline secara bertahap akan dimulai di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023," ungkapnya.
"Di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali , Nusa Tenggara Timur dan Papua,” beber Airlangga.***
