Network
Presiden Jokowi meminta KPK dan Mabes TNI berkoordinasi terkait kasus Kabasarnas
PORTAL LEBAK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPK dan Mabes TNI mengoordinasikan penanganan kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi.
“Ya saya kira itu soal koordinasi ya, koordinasi itu perlu dilakukan. Semua otoritas menjalankan aturan kewenangannya masing-masing," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Menurut Presiden Jokowi, jika koordinasi terjadi, masalah bisa diselesaikan antara KPK dan Mabes TNI.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping Berjanji Akan Memperkuat Kerja Sama di Berbagai Bidang
"Kalau sudah selesai, selesai," kata Presiden Jokowi dikutip PortalLebak.com dari Antara
Sebelumnya, pada Rabu 26 Juli 2023, KPK menetapkan Kepala Basarnas, Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka korupsi.
KPK menyatakan Kabasarnas tersebut menerima suap Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan komoditas pada jangka waktu 2021-2023 yang diterima Basarnas.
Ada satu tersangka lagi yang juga perwira TNI aktif, Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto dari Koorsmi Kabasarnas.
