Kuantitas Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa mengalami kenaikan yang pesat, dari yang sebelumnya berjumlah 810 unit di tahun 2014 meningkat menjadi 57.200 BUM Desa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa keberadaan BUM Desa ini harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat utamanya di desa. Hal ini disampaikan Presiden dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BUM Desa, Senin (20/12/2021) pagi, di Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta. “Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang ‘BUM Desa Desa Sukamakmur’ misalnya, hanya itu saja tapi kegiatan di dalamnya enggak ada, kegiatan kualitas kegiatannya tidak jelas. Ini yang ingin kita semuanya bekerja betul-betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita,” tegas Presiden. Kepala Negara menambahkan, keberadaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus memicu pembentukan usaha baru yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan justru mematikan usaha rakyat yang telah ada. “Men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada tetapi dibutuhkan sehingga masyarakat tidak harus ke kota kecamatan, masyarakat di desa tidak harus ke kota kabupaten, cukup di desa itu sudah terpenuhi,” ujarnya. Presiden juga mendorong BUM Desa berperan dalam mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Salah satunya adalah untuk mendukung pengadaan pasokan pupuk bagi para petani. Selain itu, badan usaha ini juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh BUMN maupun swasta. Untuk itu, Presiden pun meminta kepada para pelaku usaha swasta maupun BUMN baik perkebunan, pertambangan, dan lain-lain yang ada di daerah dan di desa untuk melibatkan BUM Desa dalam kegiatan-kegiatannya. “Jangan yang di desanya hanya jadi penonton yang lalu-lalang, truk lalu-lalang. Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede rakyat hanya menonton, melihat. Melihat tambang diambil keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja, libatkan. Nanti saya akan saya sampaikan secara tegas melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka,” tegasnya. Lebih lanjut, Kepala Negara pun meminta agar momentum pandemi yang terjadi saat ini dimanfaatkan untuk melakukan transformasi perekonomian di desa termasuk juga di BUM Desa. “Semuanya harus berani mengubah transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. BUM Desa, BUM Desa Bersama juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa tapi juga punya visi besar bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar apalagi ke pasar-pasar ekspor, dan mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba membangun desa menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif,” tandasnya. Setelah memberikan sambutan, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memukul kentongan sebagai tanda peresmian. /Foto: setkab.go.id/Tangkapan Layar /
PORTAL LEBAK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keberadaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di desa.
Presiden menyampaikan saat meluncurkan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BUM Desa, Senin 20 Desember 2021 pagi, di Jakarta.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa terus alami kenaikan pesat, sebelumnya berjumlah 810 unit di tahun 2014, meningkat menjadi 57.200 BUM Desa.
Baca Juga: Presiden Jokowi Himbau Pejabat Negara Tidak Berpergian ke Luar Negeri
“Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang ‘BUM Desa Desa Sukamakmur’ misalnya, hanya itu saja tapi kegiatan di dalamnya enggak ada, kegiatan kualitas kegiatannya tidak jelas," pesan Presiden Jokowi.
"Ini yang ingin kita semuanya bekerja betul-betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita,” tambahnya.
Kepala pemerintahan ini menilain keberadaan BUM Desa dan BUM Desa bisa jadi memicu pembentukan usaha baru yang diperlukan masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Soal Covid-19 Varian Omicron: Waspada, Jangan Sampai Terjadi Penularan Lokal
Lembaga BUM Desa, dilansir PortalLebak.com dari setkab.go.id, bukan justru mematikan usaha rakyat yang telah ada.
“Memacu agar terdapat usaha-usaha baru di masyarakat desa yang belum ada tetapi dibutuhkan, jadi masyarakat tidak harus ke kota kecamatan, ke kota kabupaten, cukup di desa sudah terpenuhi,” harap Jokowi.
Presiden Jokowi selanjutnya mendorong BUM Desa melakukan konsolidasi usaha rakyat untuk memudahkan pasokan.
Baca Juga: Merasa Kehilangan Setelah Putus Dari Gisel, Wijin Pilih Berdoa Ketika Sedih
Salah perannya yakni dengan mendukung pengadaan pasokan pupuk bagi para petani. Badan usaha ini juga didorong dapat terlibat di kegiatan dari BUMN dan swasta.
Selanjutnya, Jokowi meminta para pelaku usaha swasta maupun BUMN; baik perkebunan, pertambangan, dan lainnya di daerah dan di desa bisa melibatkan BUM Desa di kegiatan-kegiatannya.
“Yang di desanya jangan hanya jadi penonton lalu-lalang, truk lalu-lalang. Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede rakyat hanya menonton, melihat," pinta Presiden.
Baca Juga: Festival Dayung Cilembun Diikuti 130 Atlet 7 Kabupaten/Kota se Banten
"Melihat tambang diambil keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja, libatkan. Nanti saya akan saya sampaikan secara tegas melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka,” tambah Jokowi.
Selanjutnya, Kepala Negara juga meminta agar kondisi pandemi saat ini dimanfaatkan untuk melakukan perubahan perekonomian di desa, termasuk BUM Desa.***