PORTAL LEBAK - Kelompok Hindu garis keras menuntut pembatasan mengenakan jilbab di ruang kelas dan sekolah, di lebih banyak negara bagian India.
Sikap ini diambil, setelah pengadilan memutuskan larangan jilbab tradisional Islam di negara bagian Karnataka, mengabaikan protes larangan itu dari siswa Muslim.
Keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka pada Selasa, 15 Maret 2022, mendukung larangan jilbab di negara bagian selatan India itu.
Baca Juga: Gim Free Fire Dilarang di India, Setelah Melarang Beberapa Aplikasi Asal Cina
Larangan berlaku pada bulan Februari 2022, dan telah disambut oleh menteri federal utama dari Partai Bharatiya Janata (BJP).
Termasuk partai nasionalis Hindu, Perdana Menteri Narendra Modi, yang mengatakan siswa harus menghindari mengenakan pakaian keagamaan di kelas.
Seorang mahasiswi Muslim telah mengajukan banding atas putusan tersebut di pengadilan tertinggi negara itu, yang menangani masalah ini, ujar pengacaranya di Twitter pada Rabu, 16 Maret 2022.
Tidak ada pedoman nasional tentang seragam di India, dan negara bagian sering menyerahkan kepada sekolah untuk memutuskan apa yang harus dikenakan siswa mereka.
"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian keagamaan apa pun di lembaga pendidikan negara ini," kata Rishi Trivedi, presiden kelompok pertama Hindu Akhil Bharat Hindu MahaSabha.
"Kami menyambut baik putusan pengadilan dan ingin aturan yang sama diikuti di seluruh negeri," tambahnya dikutip PortalLebak.com dari Reuters.
Baca Juga: Putin: Rusia akan Capai Tujuan di Ukraina, Saya Tidak akan Tunduk pada Barat
Larangan di Karnataka yang dikuasai BJP telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua Muslim, dan protes balik oleh siswa Hindu.
Para pengkritik larangan menyatakan itu adalah cara lain meminggirkan komunitas Muslim, yang 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas Hindu.
Pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), organisasi induk BJP, mengatakan mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal Modi di Gujarat.
Baca Juga: Kepala BNPB: MotoGP Mandalika 2022 Sukses, Penanganan Covid-19 Juga Seiring Sejalan Sukses
Mereka juga akan segera menulis surat ke negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh, parpol BJP berkuasa di kedua negara bagian.
“Jilbab tidak diperbolehkan di militer, kepolisian, dan kantor-kantor pemerintah, lalu mengapa tidak sekalian, desakan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi?” kata sekretaris Gujarat VHP, Ashok Raval.
Menteri Pendidikan Gujarat Jitu Vaghani menolak berkomentar.
Sedangkan Seorang menteri negara berbicara dengan syarat anonim, mengatakan tidak ada rencana segera untuk melarang jilbab di sekolah-sekolah.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Balapan MotoGP di Indonesia, Tak Kalah Dengan Negara-Negara Lain
Pejabat di Uttar Pradesh, di mana BJP mempertahankan kendali dalam pemilihan negara bagian baru-baru ini, menolak berkomentar.
Dia mengatakan bahwa keputusan hanya akan diambil oleh pemerintahan berikutnya yang seharusnya sudah diputuskan beberapa hari ke depan.
Ayesha Hajeera Almas - menantang larangan Karnataka di pengadilan - mengatakan ada ketakutan nyata bahwa larangan hijab sekarang akan berlaku secara nasional.
Baca Juga: Ikatan Cinta 16 Maret 2022: Penjara Tempat Penghukuman Elsa Terbakar, Nyawanya Di Ujung Tanduk
Gadis berusia 18 tahun itu mengatakan dia tidak bersekolah sejak akhir Desember 2021, setelah pihak berwenang melarang gadis-gadis Muslim mengenakan jilbab.
Sikapnya diambil, bahkan sebelum larangan di seluruh negara bagian datang pada awal Februari.
"Semakin, kami merasa hidup di India di mana warganya tidak diperlakukan sama," kata Almas dari distrik Karnataka di Udupi, tempat protes dimulai.
Baca Juga: Recording Academy Sebut Grup BTS dalam Daftar Pertama Artis yang Akan Tampil di Grammy Awards ke-64
"Saya berjuang untuk diri saya sendiri, berjuang untuk saudara perempuan saya, berjuang untuk agama saya," tegasnya.
"Saya takut akan ada perubahan seperti ini di seluruh negeri. Tapi saya harap itu tidak terjadi," harap Ayesha.***