PORTAL LEBAK - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap harus menjadi kawasan bebas senjata nuklir.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, saat memimpin pertemuan Komisi Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau SEANWFZ pada hari ini, Selasa, 11 Juli 2023, di Jakarta.
Retno Marsudi menjelaskan pengembangan dan penggunaan nuklir sebagai senjata di zaman ini oleh negara lain memiliki dampak lebih tinggi dibandingkan masa lalu era perang dunia pecah.
Baca Juga: New York Times: Ada Bukti Rusia Meledakkan Bendungan Kakhovka di Ukraina
Menurut Retno, ASEAN masih berada di bawah ancaman yang besar selama masih terdapat negara-negara yang punya senjata nuklir.
"Asia Tenggara masih belum menjadi kawasan yang benar-benar aman selama masih terdapat negara yang memiliki senjata nuklir," kata Retno Marsudi, dikutip PortalLebak.com dari laman Kemenlu, 11 Juli 2023.
Negara-negara perhimpunan Asia Tenggara atau ASEAN telah sepakat menandatangani traktat soal deklarasi kawasan ASEAN yang bebas dari penggunaan senjata nuklir di militer dalam Protokol Traktat SEANWFZ yang disepakati di Bangkok pada Desember 1995.
Baca Juga: Ini Uniknya Parade 'Trooping the Colour' Pertama untuk Raja Charles dari Kerajaan Inggris
Retno Marsudi sindir junta militer Myanmar
Meski ASEAN sudah punya traktat SEANWFZ namun pemerintah Indonesia menyangkan ada negara yang berniat membawa senjata ke dalam kekuatan militernya.
Menlu Indonesia, Retno Marsudi, menyayangkan ada negara yang masih memegang doktrin militer berbasis senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Dengan senjata tersebut, satu miskalkulasi dapat langsung memicu terjadinya bencana global.
"Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah prioritas kita. Ini adalah fondasi untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai Epicentrum of Growth. Untuk itu, kita harus tetap menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir," ujar Retno.
Namun jika melihat agenda pertemuan antarmenlu negara-negara ASEAN pada SEANWFZ hari ini, 11 Juli 2023, Myanmar lagi-lagi absen mengirim delegasinya, setelah tidak diundang ke KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Myanmar yang saat ini dikuasai junta militer sedang dirumorkan tengah membangun kerja sama kekuatan militer bersama dengan Rusia dalam hal mewujudkan mimpi punya senjata nuklir.
Absennya Myanmar pada pertemuan SEANWFZ semakin mempertegas sebuah laporan yang menyebut bahwa dewan militer Myanmar telah membangun pusat informasi dan teknologi nuklir yang dibantu oleh Rosatom (Badan Nuklir Rusia).
Pemimpin militer Myanmar, yakni Jenderal Min Aung Hlaing, berdalih bahwa pembangunan reaktor kecil di Myanmar adalah untuk kepentingan rakyat.
Namun pengamat yang juga mantan kapten junta militer Myanmar, Kaung Thu Win, berpendapat junta militer Myanmar memang berambisi memperkuat militer dan kekuasaan dengan senjata nuklir.
Baca Juga: Ukraina dan Rusia Saling Bertukar Tahanan Perang yang Totalnya Hampir 200 Orang
Kediktatoran Min Aung Hlaing yang masih berlangsung membungkam rakyat penentang junta pasca kudeta tahun 2021, otomatis akan melanggar traktat Bangkok 1995 di mana terdapat Myanmar di dalamnya.
Dampak pelanggaran 'Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara' berpotensi mengganggu perdamaian dan stabilitas negara kawasan yang telah lama dibangun bersama.***