PORTAL LEBAK - Pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja hari pertama, Sabtu 6 Februari 2021, dinilai berjalan baik.
“Alhamdulillah berjalan bagus, tadi beberapa bupati/ wali kota sudah kasih laporan. Brebes bagus, masyarakat mendukung dan jalanan sepi. Temanggung juga sama, meski beberapa pasar di sana tetap buka, tapi operasional berhenti pukul 12.00 WIB, kemudian dilakukan penyemprotan,” nilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di rumah dinasnya, Sabtu 6 Februari 2021.
Ganjar menyatakan hal itu berdasarkan laporan dari sejumlah kabupaten/ kota mengenai pelaksanaan pengetatan di daerah masing-masing.
Baca Juga: Afgan: Single Say I'm Sorry, Awali Debut Internasionalnya
Baca Juga: Pemerintah Inggris Ajak CureVac Kembangkan Vaksin Tangkal Corona Varian Baru
“Kota Semarang saya ngikuti sendiri, daerah lainnya juga masih on going dan sudah menyampaikan laporan berupa foto dan video. Ada juga yang melaporkan seperti Pati, katanya pasarnya masih terlalu ramai,” paparnya.
Selain Brebes dan Temanggung, daerah lain seperti Banyumas, Kota Magelang, Kota Tegal dan lainnya juga memberikan laporan. Kota Tegal misalnya, ada patroli di jalanan dan beberapa ruas jalan ditutup. Sementara di Kota Magelang, polisi melakukan patroli secara ketat.
Terkait mobilitas masyarakat di hari pertama Gerakan Jateng di Rumah Saja, Ganjar menyebut cukup berkurang. Hal itu juga terbantu dengan curah hujan yang cukup tinggi pada hari sabtu, Seperti PortalLebak.com kutip dari laman jatengprov.go.id, Minggu 7 Februari 2021.
Baca Juga: [Hoax atau Fakta] Sekda Pandeglang, Sebar Pesan WA Diduga Penipuan
Baca Juga: Hujan Deras, Banjir dan Tanah Longsor Melanda Kota Semarang
“Tapi Brebes tidak hujan juga betul-betul sepi. Maka saya posting foto dan video dari Brebes itu. Saya berterima kasih atas bantuan semua pihak, guna suksesnya gerakan ini,” jelasnya.
Diakui, masih ada satu atau dua problem yang terjadi dalam pelaksanaan gerakan itu. Akan tetapi, berbagai persoalan telah diselesaikan dengan bantuan masyarakat juga.
Ganjar mencontohkan, di Magelang ada sekelompok anak muda dengan gerakan cantelan yang membantu menyukseskan program itu. Mereka memastikan masyarakat tetap mendapat bantuan bahan pokok dan meminta masyarakat tidak takut persoalan makan karena mereka sudah menyiapkan.
Baca Juga: Spesies Baru Bunglon Mungil Kembali Ditemukan, Brookesia Nana Jadi Reptil Terkecil di Dunia!
Baca Juga: Pariwisata Indonesia, Juara Dunia: Destinasi Wisata Kreatif Terbaik
“Di sini teman-teman juga membantu mereka yang membutuhkan. Di rumah ibu saya di Kutoarjo juga ada yang membutuhkan bantuan, saya minta mereka datang ke rumah ibu saya dan dibantu. Jadi sebenarnya, hari pertama ini relatif berjalan baik,” jelasnya.
Ganjar berharap dukungan masyarakat untuk tetap di rumah saja bisa dilanjutkan pada Minggu 7 Februari 2021. Ganjar meminta masyarakat mau menahan diri sehari lagi agar tujuan gerakan Jateng di Rumah Saja bisa berjalan sukses.
“Tapi tidak berarti Senin lusa kita bebas-bebasan, tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nanti akan kami cek, apakah gerakan ini berpengaruh positif atau tidak. Memang ngeceknya agak lama, kita hitung dua minggu setelah ini dan semoga ini bisa mengurangi. Sambil, kami menyiapkan vaksinasinya,” pungkasnya.
Baca Juga: Perhatikan, Ini Jadwal Baru Kereta Commuter Line Rangkasbitung-Merak
Baca Juga: Razia Ganjil Genap Kota Bogor, Ayu Ting Ting Kena Putar Balik, Ini Candaan Walikota
Gerakan Jateng di Rumah Saja digelar akhir pekan ini, tepatnya pada 6-7 Februari. Melalui Surat Edaran (SE) nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah itu, Ganjar meminta seluruh masyarakat tetap di rumah dan tidak bepergian.
Kebijakan itu tidak berlaku bagi sektor esensial. Di antaranya sektor kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri, yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.
Sejumlah daerah diminta melakukan penutupan sejumlah tempat publik, dengan kearifan lokal dan mengedepankan kondisi masing-masing. Di antaranya jalan, toko, mall, pasar, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan seperti pendidikan, event dan lain-lain.***