PORTAL LEBAK - Jelang Pilpres 2024 bermunculan lembaga-lembaga survei yang membawakan hasil survei lembaganya tentang elektabilitas tokoh-tokoh politik.
Uniknya, beda lembaga survei, beda pula tokoh-tokoh politik yang mendapat suara tertinggi dari hasil survei.
Bahkan terkesan, tiap lembaga survei jadi terkesan menjagokan tokoh politik masing-masing.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: Soal Survei Tinggi Sebagai Capres 2024, Saya Kembalikan ke PDI Perjuangan
Pengamat politik Rocky Gerung bahkan tanpa tedeng aling-aling menyebutkan bahwa elektabilitas yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga survei tersebut dibuat-buat.
Hasil yang diberikan para lembaga tersebut berbeda-beda untuk tokoh politik dengan elektabilitas paling tinggi.
"Padahal kita tahu elektabilitasnya dibuat-buat. Enggak pernah ada metode elektabilitas yang betul-betul transparan di Indonesia," kata Rocky Gerung di kanal, YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Giring Masuk Jaring Survei Pilpres 2024
Dikutip PortalLebak.Com dari Pikiran Rakyat, Minggu 14 November 2021, Rocky Gerung menyebutkan, persentase elektabilitas yang dilaporkan lembaga survei itu tidak bisa dipakai sebagai indikator bahwa tokoh politik tersebut layak untuk menjadi pemimpin negara.
"Seolah-olah karena elektabilitasnya tinggi, mereka bakal memimpin negara. Jangan mereka anggap mereka yang akan memimpin negara," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Dekat Dengan Presiden Jokowi Saat Pilpres, Abdee dan Dua Orang Ini Jadi Pengurus Telkom
Artikel ini telah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul: "Sejumlah Tokoh Politik Miliki Elektabilitas Tinggi, Survei Disebut Palsu"
Dikatakan lebih lanjut oleh Rocky Gerung, para tokoh politik tersebut meminta untuk diasuh oleh surveyor.
Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan presidential threshold.
"Kan enggak ada di antara surveyor yang ingin menguji mereka tanpa mempertahankan presidential threshold. Ini menunjukkan bahwa surveyor itu menguji apa yang dipesankan pemerintah yaitu ujilah kelayakan dan elektabilitas melalui tahapan-tahapan yang akhirnya berujung pada presidential treshold," tutur Rocky Gerung.*** (Christina Kasih Nugrahaeni/Pikiran Rakyat)