Network
Apalagi, lanjutnya, pembangunan Tol Serpan memiliki banyak persoalan yang perlu diselesaikan, khususnya terkait pembiayaan dan pembebasan lahan.
Ia menilai bahwa saat ini banyak perusahaan BUMN kurang kreativitas dan inovasi dalam mengatasi persoalan keuangan, sehingga menjadi sangat bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ia menilai, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, perlu ada angin segar berupa inovasi dalam sistem keuangan perusahaan. Pasalnya, pada September 2021, WIKA berencana menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp2,5 triliun.
“Ini yang kami pertanyakan, jadi kira-kira kalau bukan PMN, solusinya apa karena di September ini, WIKA itu akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp2,5 triliun. Obligasinya Rp1,8 triliun sisanya sukuk dan obligasi ini akan digunakan untuk bayar utang yang sudah jatuh tempo,” katanya.
Baca Juga: Jasa Marga Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Tol Soedijatmo Arah Bandara Soekarno-Hatta Sabtu Malam
Karena itu, ia menyebutkan bahwa WIKA perlu menghasilkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan persoalan keuangan. Dalam hal ini, ia memberi dua penekanan yang perlu diperhatikan PT WIKA.
Pertama, terkait perlunya kreativitas dalam mencari solusi atas persoalan keuangan. Abdul Hakim Bafagih menjelaskan, PMN seharusnya menjadi upaya terakhir jika WIKA gagal menemukan solusi.
“Kami ingin melihat itu dulu, sampai kalau memang mentok, enggak bisa apa-apa, baru mau enggak mau, ya PMN karena ini seperti buah simalakama. Kalau enggak diteruskan, nanti dampaknya akan lebih besar. Kalau diteruskan, keuangan negara tidak terbebani,” katanya.
Kedua, PT WIKA harus betul-betul mempertimbangkan cost and benefit ratio dari proyek tol ruas Serang-Panimbang.
“Kalau negara keluar duit itu (harus ada) satu profit yang kedua ada manfaat terhadap masyarakat sekitar. Tumbuh nggak ekonominya, serapan tenaga kerjanya dapat apa nggak, produk produk UMKM sekitar diberdayakan apa nggak,” pungkasnya.***
