Network
"Kami siap memberikan sumbangan buat negara sebesar Rp 20 trilyun per tahun itu janji kami yang realistis," tegas Gatot.
Kami, lanjut Gatot, penambang rakyat tidak pernah meminta subsidi kepada pemerintah tapi kita jangan di halang-halangi untuk menambang.
Baca Juga: Tambang Pasir Minim Pengawasan Aparat, Sawah Alami Pendangkalan dan Petani Merugi
"Kami jangan distigmakan merusak alam, kami mempunyai teknologi yang ramah lingkungan dan kami bertanggung jawab atas pasca tambang," janjinya.
Asosiasi Penambang Rakyat Indoneisa (APRI), berdiri 24 Agustus 2014, saat ini memiliki 34 DPW, 360 DPC, hampir 1.000 kelompok tambang, dan menaungi sekitar 3,6 juta penambang rakyat Indonesia antusias menyambut adanya gagasan pembangunan Bukit Algoritma demi meningkatkan manfaat ilmu pengetahuan untuk rakyat.
APRI menyebut kelompok tambang rakyat sebagai responsible mining community (RMC) dengan target sampai akhir tahun 2022 sedikitnya 3.000 RMC. Semua RMC akan berbadan hukum koperasi. Setiap RMC akan membuka sekitar 500 lapangan kerja dan membayar pajak retribusi minimal Rp 1 Milyar per tahun.
Baca Juga: Tahun Depan Presiden Joko Widodo Larang Ekspor Semua Bahan Baku Tambang Demi Hilirisasi Industri
Setiap RMC membutuhkan 5 sampai 10 hektar, maka untuk 3.000 RMC maksimal membutuhkan 30.000 hektar di seluruh Indonesia. Dengan 30.000 hektar akan menyediakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja dan Rp 1,5 Triliuan penerimaan negara ( bisa di bandingkan dengan luas lahan yang di kuasai perusahaan tambang besar).
Menurut Gatot APRI makin bersemangat ketika Budiman Sudjatmiko membidangi lahirnya Koperasi Mineral dan Pengolahan Nusantara (KOMANDAN) sebagai salah satu komunitas di Bukit Algoritma.
Diungkapkannya, salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan tambang rakyat Indonesia adalah implementasi teknologi untuk meningkatkan recovery dan meningkatkan tingkat penangkapan mineral dalam pengolahan, mengurangi biaya, juga penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.***
