Network
Jaksa menyebut uang yang dikumpulkan Ade bersama para anak buahnya itu berasal dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah di Pemkab Bogor.
"Antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, RSUD Ciawi, RSUD Cibinong dan juga dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bogor," kata dia.
Baca Juga: Hari Koperasi Indonesia ke 75, Plt Bupati Bogor Berikan Penghargaan kepada 3 Koperasi Tersehat
Jaksa menjelaskan Ade Yasin selaku Bupati Bogor mengarahkan agar LKPD TA 2021 itu harus mendapatkan opini WTP seperti tahun sebelumnya. Pasalnya LKPD TA 2021 itu dinilai sangat buruk oleh pegawai BPK dan berpotensi disclaimer.
"Opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari APBN," kata jaksa.
Dalam perkara tersebut, Ade didakwa dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan Pasal 13 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Baca Juga: Kasus Ade Yasin Bupati Bogor Non Aktif, Jubir KPK: Berkas Perkara Lengkap Dilimpahkan ke Jaksa
Berikut terdakwa dalam kasus suap tersebut, yaitu :
Terdakwa pemberi suap:
1. Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023
2. Maulana Adam selaku Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor
3. Ihsan Ayatullah selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
4. Rizki Taufik selaku PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor
Terdakwa penerima suap (BPK Jawa Barat), yaitu :
