Network
Ia menambahkan, rekan-rekan pers pastinya memahami apa yang menjadi perbincangan hangat sekarang ini, yakni tentang RUU KUHP.
"Saya sampaikan, KUHP ini dulunya dibuat oleh kolonial belanda, kita mesti berbangga bahwa kitab UU KUHP sekarang ini ada, atas buatan sendiri selaku warga negara Indonesia. Kita ini sudah merdeka dan mempunyai banyak pemikir pemikir hukum handal dan terbaik di Indonesia, dan salah satu dari pemikir hadirnya KUHP ini. Saya berada didalamnya selaku panitia kerja (panja)," beber Supriansa.
Baca Juga: Anggota Komisi V DPR: Soal Cuaca Ekstrem, Pemerintah Harus Beri Informasi Terukur
Supriansa menjelaskan, secara singkat pasal-pasal yang menjadi perbincangan dan sangat ramai yang menjadi perbincangan, dan krusial, tentunya KUHP juga menjadi perdebatan kawan-kawan media.
Namun pada dasarnya, imbuh Supriansa, DPR RI bersama Pemerintah berupaya menjembatani berbagai perbedaan sudut pandang dalam membentuk Undang-Undang, termasuk saat proses pembentukan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
"Oleh sebab itu, penetapan RUU KUHP menjadi Undang-Undang (UU) adalah langkah besar dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis," pungkasnya.
Sementara tampak hadir dalam giat ini, organisasi pers IWO Soppeng, PWI, IJS, AJOI, JOIN dan SMSI. Setelah melaksanakan kegiatan Reses dilanjutkan foto bersama bersama organisasi- organisasi pers yang ada di Kabupaten Soppeng.
Sebagaimana diketahui, Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, di luar kegiatan masa sidang.***
