Network
PORTAL LEBAK - Pemerintah akan mengevaluasi program kunjungan bebas visa berdasarkan tiga prinsip, yaitu resiprositas, kenyamanan, dan keamanan.
Kebijakan Kunjungan bebas visa ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam siaran pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 1 Agustus 2023.
Sandiaga Uno mengungkapkan soal kebijakan bebas visa ini, usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kita sudah melakukan kunjungan bebas visa ke 159 negara ditambah 10 negara ASEAN sebelumnya. Ini akan dinilai dari tiga faktor, yaitu resiprositas, kegunaan dan keamanan. Keamanan. Tentu ini akan menjadi pedoman,” kata Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno mengatakan kajian pemerintah bulan depan akan memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan ke Indonesia.
“Walaupun target pariwisata kita sudah melebihi batas atas yang direncanakan atau target yang lebih tinggi, masih banyak peluang pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang akan kita ambil,” ujarnya dikutip PortalLebak.com dari setkab.go.id.
Baca Juga: Lebih dari 1,5 Juta Orang Mendaftar Kartu Hayya untuk Dapatkan Visa Kunjungan ke Qatar
Sandiaga menambahkan, untuk meningkatkan kualitas pariwisata, Indonesia membidik wisatawan dengan durasi tur lebih dari tujuh hari dan total biaya minimal seribu dolar AS per turis.
"Kami akan sangat berhati-hati karena kami ingin memiliki wisatawan yang berkualitas dan kemungkinan dampak ekonomi yang kuat bagi Indonesia," ujarnya.
Menparekraf berharap kedatangan para pengunjung ini memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Atasi Banjir Jakarta, Presiden Jokowi: Normalisasi Kali Ciliwung Akan Segera Selesai
“Kami pastikan sektor bisnis terbuka. Perekonomian bergerak dan tentunya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif semakin meningkat,” kata Sandiaga.
Terkait kebijakan golden visa, Menparekraf mengungkapkan, saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap akhir.
“Untuk golden visa sendiri yang saat ini dalam tahap akhir pengembangan, PP-nya akan difinalisasi dan akan difinalisasi sesaat setelah mendapat persetujuan presiden,” ujarnya.***
