Network
PORTAL LEBAK - Pembina relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP) Brigjen Pol. (Purna) Victor E. Simanjuntak menyatakan menunggu keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan mementukan Presiden Jokowi adalah penghianat atas demokrasi dan konstitusi Indonesia.
Victor sebagai pembina DGP melihat proses Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus penentuan batas usia calon presiden dan/atau wakil presiden yang diputuskan, sangat mendadak karena mendekati proses pemilu 2024.
Hal ini terungkap saat diskusi yang digelar Dulur Ganjar Pranowo (DGP), salah satu kelompok relawan Ganjar Pranowo - Mahfud MD, pada Pilpres 2024, di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo/TKRPP, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 11 Oktober 2023.
Baca Juga: Prediksi DGP: 3 Tokoh NU Cawapres Dampingi Ganjar Pranowo
"Seharusnya pada proses demokrasi politiknya yang benar, penentuan batas usia itu, bisa dilakukan pada saat penyusunan kembali UU KPU dan Pemilu pada dua tahun yang lalu. Selayaknya UU sudah ada dan bukan tiba-tiba diadakan," ujar Pembina DGP Victor E. Simanjuntak.
"Lalu putusannya itu bahkan menurut para ahli (Hukum Tata Negara-Red) tidak benar dan menyimpang, bahkan hakim konstitusinya sendiri dari empat orang mengatakan tidak benar," pungkasnya.
Tetapi putusan MK itu menurut Victor, dianggap oleh pihak lain termasuk Presiden Jokowi, itu kehendak rakyat melalui hakim MK yang memutuskan.
Baca Juga: Dulur Ganjar Pranowo DGP Eropa Tegaskan Tetap Tegak Lurus Bersama Bacapres PDI Perjuangan
"Nah ini yang agak membuat hati kita bertanya sebenarnya posisi Jokowi di mana?Sampai proses ini kita belum bisa mengatakan Jokowi berkhianat, harus kita lihat pada sidang MKMK diputus paling lambat 7 November 2023," ujarnya.
