Network
PORTAL LEBAK - Penilaian Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr. K.H. Mustofa Bisri atau Gus Mus tentang adanya negara Republik dengan rasa kerajaan, menuai tanggapan beragam di berbagai kalangan masyarakat.
Berdasarkan pandangan Gus Mus inilah, Dulur Ganjar Pranowo (DGP) langsung memberikan analisa yang menyatakan sekaligus sikap politik organisasi relawan ini menggugat kelakuan Cawe-Cawe dan DraKor Politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang semakin menunjukkan niat merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilu Serentak 2024 saat ini. Demokrasi dan berantas KKN sebagai amanat Reformasi 1998.
"Tengoklah kawan, tampaknya Jokowi (Presiden-Red) memang semakin kerasukan setan yang bodoh, pongah dan bebal politik. Sikap ini juga menghinggapi keluarganya, alias Mahkamah Keluarga Jokowi," nilai Penasehat DPP DGP Sabar Mangadoe, melalui keterangan tertulis yang diterima PortalLebak.com, Minggu 4 Februari 2024.
Baca Juga: Ada Petinggi Negara Diduga Kerasukan Setan Bodoh dan Pongah, Ini Kata DGP
Bahkan, sifat kekuasaan yang dipegang oleh Jokowi dinilainya, Lebih orde baru (ORBA) dibanding 32 tahun Rejim otoriter ORBA/era Presiden Soeharto, yang tak lain adalah mantan mertua-nya Prabowo Subianto.
"Jokowi dengan nekad dan ngotot menghalalkan segala cara, demi membangun Dinasti Poli-TikTok OWI OWO Neo-ORBA. Jokowi dan Prabowo sedang membangkitkan praktek demokrasi dan KKN di era 32 tahun Rejim Otoriter ORBA dulu" pungkas Sabar dengan tegas.
"Jokowi terindikasi kuat sedang melanggar Konstitusi (UUD 1945) dan UU Pemilu no. 7 tahun 2017. Salah satu kontennya, bahwa Presiden dan Aparat serta Aparatur Negara, yaitu ASN, POLRI dan TNI serta Kades Wajib Netral. Mereka semua dilarang memihak atau mendukung Paslon Capres/Cawapres manapun," paparnya.
Baca Juga: Nonton Bareng Debat Cawapres di 'Gardu' Relawan Dulur Ganjar Pranowo DGP, Warga Siapkan Layar Tancap
Presiden Jokowi Dipecat Rakyat, Maka Reformasi Jilid-2 Bergulir Damai.
Namun alih-alih sadar, Sabar menilai Jokowi tak peduli semuanya itu demi ngotot dan nekad mendukung pasangan calon (Paslon) Prabowo/Gibran nomor urut 2.
"Bila nanti Presiden Jokowi ini diputuskan secara resmi telah melanggar konstitusi dan UU, maka Presiden Jokowi dipecat oleh Rakyat alias dilengserkan!" jelasnya.
"Dan ada kemungkinan besar Presiden Jokowi dipecat oleh Rakyat terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru tanggal 20 Oktober 2024, kenapa tidak?" pungkasnya.
Baca Juga: Air Sungai Cilemer Kabupaten Pandeglang Meluap, Babinsa Koramil 0111/Pagelaran Siaga Banjir
Kini, Prabowo Subianto (produk gagal reformasi) dan Gibran Rakabuming Raka (si Anak Haram Konstitusi), anaknya Jokowi sendiri menjadi Paslon Capres dan Cawapres dengan nomor urut 02. Lalu bagaimana bila Paslon 02 ini menang? Yang pasti legitimasi Pilpres 2024 akan dinilai sangat rendah. Apalagi nanti bila Presiden Jokowi sampai dipecat oleh Rakyat, atau dilengserkan.
"Maka Reformasi Jilid Ke-2 secara damai tahun 2024 akan terjadi, alhasil proses PENJERNIHAN & PEMBAHARUAN dari Reformasi 1998 akan bergulir seperti efek bola salju, 'snowball effect'. Dan Reformasi Jilid-2 berlansung secara damai. Pokoknya tidak lagi seperti yang terjadi pada Reformasi 1998 dulu. Reformasi 1998 yang diawali oleh terjadinya kekacauan ekonomi dan peristiwa tragedi kerusuhan besar.
Politisasi Bansos
Salah satu contoh tindakan Jokowi yang menyakitkan hati kita semua sebagai rakyat biasa, misalnya penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) saat ini lebih besar dibanding dana Bansos di saat pandemi Covid-19 sedang melanda. Padahal kini Indonesia tidak sedang mengalami Pandemik Covid 19 ataupun masalah ekonomi.
"Kenapa pula Bansos malah jadi tambah besar nilai rupiahnya ?? Ada apa ini ?? Ini jelas indikasi politisasi Bansos demi kepentingan Pemilu 2024 dari Jokowi dan kroni-kroninya," gugat Sabar.
Baca Juga: Lakers Hapus Sembilan Kemenangan Beruntun Knicks
"Ini indikasi kuat terjadinya politisasi Bansos secara besar-besaran, selain melanggar hukum, lagian Dana Bansos itu juga bukan pake duit Jokowi dan duit Gibran anaknya Jokowi," nilai Sabar.
Tapi dana Bansos menggunakan uang pajak yang dipungut dari rakyat kita semua. Saat Rakyat beli Mie Instant, beli rokok, beli kosmetik, beli pulsa internet, beli bahan bangunan dan peralatan rumah tangga.
"Juga saat Rakyat beli motor, beli berbagai makanan dan minuman kemasan dan beli lainnya.. pokoknya hampir semua yang kita beli dipungut pajak. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia penganut demokrasi ini dibiayai oleh Semua Rakyat Indonesia Pembayar Pajak, termasuk Bansos. Presiden Jokowi, Ketum Golkar Airlangga, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Siapapun tak boleh bohongi rakyat soal Bansos ini!!," tegas Sabar.
Baca Juga: Komjen (purnawirawan) Dharma Pongrekun mengumumkan pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi digaji oleh Rakyat untuk melayani keinginan dan kepentingan rakyat... Bansos bukan pakai duit pribadi Jokowi, bukan juga karena kebaikan hati Jokowi. Karena Tuan Presiden Jokowi adalah Rakyat. Jokowi bukan Raja di Negara Republik Kesatuan Indonesia, NKRI kita ini.
Republik Rasa Kerajaan, Dan Jokowi Raja-nya!
Jokowi, Mahkamah Keluarga-nya, Prabowo Subianto beserta semua kroninya sedang ngotot mau bikin negara kita yang berbentuk Republik Rasa Kerajaan seperti yang dikatakan oleh Gus Mus,...., "Ada Republik Rasa Kerajaan".
" Republik, Re,.. artinya Pemerintahan. Publik,... artinya Rakyat, jadi Republik artinya Pemerintahan Rakyat,..pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi jelas sekali bahwa Jokowi itu bukan Raja. Jokowi hanyalah seorang Presiden yang dipilih rakyat untuk bekerja melayani rakyat," papar Sabar.
Baca Juga: Ketum Partai Hanura Oso: Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Kader Karena Kecelakaan
"Rakyat adalah Tuan dari Presiden Jokowi. Jadi contohlah Ganjar Pranowo mantan Gubernur Jawa Tengah dan kini Calon Presiden dengan nomor urut 3 yang selalu bilang dirinya,... Tuanku Adalah Rakyat," imbuhnya.
"Ini ga boleh terjadi, sangat tidak boleh kawan! Karena itu, Diam bukan pilihan. Hanya satu kata, lawan!" tegasnya.
Baca Juga: Komjen (purnawirawan) Dharma Pongrekun mengumumkan pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta
Sabar pun melansir Basuki Tjahaya Purnama alias AHOK pernah bilang saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang melanjutkan Gubernur Jokowi, begini, "Emangnye Negara Ini Milik Nenek Lo?!"
Baca Juga: Polisi Tetapkan Eks Kabinda Papua Barat Sebagai Tersangka
Sekarang ucapan AHOK ini tepat sekali ditujukan kepada Jokowi.
"Negara kita ini bukan milik Jokowi dan Prabowo serta kroni-kroninya! Mereka berdua menantang energi perlawan gerakan Rakyat semesta dengan merusak sendi-sendi Demokrasi kita, lawan!! Merdeka, Merdeka, Merdeka," tutup Sabar Mangadoe.***
