Network
PORTAL LEBAK - Keputusan Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot jabatan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK), setidaknya dinilai Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP) akan menghambat berkembangnya 'Mahkamah Keluarga' atau 'politik dinasti'.
Pasalnya, 'politik dinasti' yang ditengarai ter-fasilitasi oleh 'Mahkamah Keluarga' Joko Widodo (Jokowi) akan mendapat perlawanan besar dan kuat dari bangkitnya energi rakyat yang muak kepada praktek Politik Dinasti dan Persekongkolan jahat.
Kondisi ini yang mengebiri dan menyabotase demokrasi dan hukum berkeadilan yang merupakan salah satu amanat Reformasi 1998. Reformasi 1998 yang berhasil menumbangkan 32 tahun Rejim Otoriter Soeharto dulu.
Baca Juga: MKMK berikan teguran lisan kepada enam hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar etik hakim MK
"Dengarkan dengan seksama melalui hati nurani sanubarimu yang terdalam. Tempelkan telinga-mu rapat serapat-rapatnya ke bumi Nusantara tercinta. Ibu Pertiwi merintih memanggil-manggil kita semua (dengan adanya keputusan MK di bawah Anwar Usman)," ungkap Penasehat DPP DGP Sabar Mangadoe.
Menurut Sabar, saat ini rakyat sedang bergerak, kemudian bergotong royong dan saling rela berkorban untuk menghadapi semua elan politik dinasti yang dibangun oleh Jokowi dan semua kroni-nya.
Rakyat akan bergerak terus, dan bergerak semakin lama semakin membesar dan semakin cepat, bergulir seperti efek bola salju, snow ball effect.
Menurut Sabar, saat ini rakyat bergerak, kemudian bergotong royong dan saling rela berkorban untuk menghadapi semua elan politik dinasti yang dibangun oleh Jokowi dan semua kroni-nya.
