Network
PORTAL LEBAK - Presiden Joko Widodo menyampaikan tahun depan pemerintah berencana untuk tidak memberikan izin ekspor bagi seluruh komoditas hasil tambang, termasuk nikel.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya saat meresmikan pabrik smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Rencana pemerintah menghentikan ekspor bahan baku yang berasal dari Indonesia bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin meningkatkan nilai jual dari semua hasil bumi yang merupakan bahan baku sebuah produk melalui kebijakan hilirisasi industri.
Baca Juga: Korlantas Polri: Puncak Arus Libur Natal dan Tahun Baru, 31 Desember 2021
Indonesia diketahui miliki cadangan nikel berlimpah dibanding negara lain. Tercatat jumlah cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta ton atau sekitar 23,7 persen dari total yang ada di seluruh dunia.
Menurut data United States Geological Survey (USGS) per Januari 2021, jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbanyak di dunia pada tahun 2020, disusul Australia dengan 20 juta ton, dan Brazil di tempat ketiga dengan 16 juta ton.
Pemerintah melihat peluang besar investasi di masa depan. Melalui program industri hilir pemerintah ingin ada keuntungan besar yang diciptakan untuk negara ini misalnya lapangan pekerjaan, pendapatan negara berupa pajak hingga devisa.
Baca Juga: Tahun Depan Presiden Joko Widodo Larang Ekspor Semua Bahan Baku Tambang Demi Hilirisasi Industri
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tahun ini diperkirakan produksi turunan nikel meningkat.
Sebagai contoh ekspor stainless steel tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan pesat menjadi 20,8 miliar Dolar AS. Nilainya terpaut jauh sekali jika dibanding mengekspor bahan bakunya (nikel) dalam setahun hanya 1-2 miliar Dolar AS.
Program hilirisasi industri sektor tambang yang dimulai dari menghentikan ekspor bijih nikel menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuat permintaan nikel meningkat sebesar 4 juta ton pada 2040.
Produsen kendaraan listrik adalah salah satu pelaku industri yang kebutuhannya terhadap bahan baku nikel meningkat pada 2040. Nikel diperlukan produsen kendaraan listrik sebagai bahan dasar membuat baterai kendaraan listrik.
Oleh karena itu Presiden Jokowi memaksa masyarakat dan investor asing untuk mendirikan industri hilir di Indonesia karena nilai ekspor nikel bisa 14-19 kali lipat dari ekspor bahan mentah.
Kementerian ESDM menargetkan jumlah pembangunan pabrik smelter sebanyak 30 unit dengan nilai investasi 8 miliar Dolar AS.
Untuk mempercepat tercipta lebih banyak industri hilirisasi nikel, ESDM menyediakan kemudahan memperoleh lisensi atau izin usaha melalui Online Single Submission (OSS).
Insentif seperti pengurangan hingga pembebasan pajak PPh (tax holiday) serta pembebasan cukai impor mesin-mesin pendukung beroperasinya smelter juga diharapkan pemerintah dapat mendorong suksesnya kebijakan hilirisasi industri.***
