Network
PORTAL LEBAK - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerapkan fleksibilitas kepada Perum Bulog untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, sebesar Rp 6.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 5.000 per kg.
“Mulai hari ini, Rabu (4 Maret 2024) hingga 30 Juni 2024, kami putuskan akan ada fleksibilitas HPP untuk Bulog. Hal ini memungkinkan Bulog menambah volume." kata Direktur Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
"Cadangan CBP (cadangan beras pemerintah) berasal dari produksi dalam negeri, sehingga tidak hanya berasal dari impor,” pungkasnya terkait bantuan di Gudang Bulog Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi.
Baca Juga: Pelaku Gacong Bantu Kebutuhan Pangan Petani Sampai Tiga Bulan ke Depan Usai Panen Raya
Arif menjelaskan fleksibilitas HPP gabah dan beras yang diterapkan Perum Bulog, khususnya panen gabah kering (GKP) di tingkat petani, sebelumnya Rp 5.000 per orang kilogram (kg) tanpa fleksibilitas sebesar Rp 6.000 per kg.
Selanjutnya, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya dihargai Rp 6.300/kg, fleksibel menjadi Rp 7.400/kg.
Sedangkan HPP beras di gudang Perum Bulog dengan kadar uap minimal 95 persen, kadar air 14 persen, biji pecah maksimal 20 persen, dan biji pecah maksimal 2 persen, sebelumnya Rp 9.950 per kg diturunkan menjadi Rp 11.000 per kg.
“Tentunya fleksibilitas harga yang dimiliki Bulog akan menjadi jaring pengaman bagi petani lainnya, sehingga harga dapat terjaga dengan baik.
Ketika output meningkat tentu akan mempengaruhi harga,” kata Arief.
Baca Juga: Cek Cadangan Beras dan Beri Bantuan Pangan di Kota Serang, Jokowi: Kalau APBN Sanggup Kita Lanjutkan
Arief mengatakan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu mengingatkan pada saat panen raya padi agar harga di tingkat petani tidak boleh turun terlalu jauh, sehingga pemerintah hadir untuk memastikan hal tersebut dengan Perum Bulog yang mendapat tugas penyerapan, diproduksi di dalam negeri sebagai cadangan CBP.
Menurut Arief, fleksibilitas diperlukan untuk tetap menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen, karena rata-rata harga pasar lebih tinggi dari Harga Pengadaan Pemerintah (HPP) produk pertanian padi-padian dan beras, sebagaimana tertuang dalam Peraturan No. 6 Tahun 2023 Badan Pangan Nasional (Perbadan) Tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Serealia dan Beras Eks Pabrik.
Penetapan peraturan berupa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, Lanjut Arief, hal ini diharapkan dapat memberikan jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlalu turun pada musim panen saat ini.
Baca Juga: Panglima TNI Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Gilimanuk Bali
Terkait prakiraan panen, Arief mengatakan berdasarkan kerangka pengambilan contoh areal (KSA) yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen padi pada Maret mendatang bisa mencapai 1,247 juta hektare atau setara dengan 3,83 juta ton beras.
Sedangkan luas panen padi maksimal pada April 2024 diperkirakan mencapai 1,587 juta hektare atau setara dengan 4,90 juta ton beras.
Pada Mei 2024, potensi luas panen padi mencapai 1,172 juta hektar atau setara dengan 3,35 juta ton beras.
Dengan demikian, total produksi beras pada Maret hingga Mei bisa mencapai 12,08 juta ton.
Baca Juga: FIFA Rilis Ranking Terbaru: Indonesia Meroket, Vietnam Malah Terbenam
“Panenannya melimpah dan cukup banyak sehingga harga GKP yang tadinya di atas Rp 8.000/kg kini mulai turun. Kini tantangan kita adalah bagaimana menjaga harga di tingkat petani, karena rekan-rekan petani juga membutuhkan harga pokok produksi ditambah margin yang wajar.
Selain itu, kita juga perlu memantau nilai tukar petani terhadap tanaman pangan setiap bulannya,” pungkas Arief.***
