PORTAL LEBAK - Sri Lanka sedang didera krisis ekonomi dampak dari perang Ukraina dan Rusia. Harga barang-barang kebutuhan pokok di negara itu menjadi sangat mahal karena stoknya yang sedikit.
Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Sri Lanka, tak terkecuali staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Sri Lanka, yang mengantre mendapatkan bahan bakar.
Minister Counsellor KBRI Kolombo, Heru Prayitno, mengatakan akibat krisis ekonomi ini semua warga harus antre selama 5 hingga 9 jam untuk mendapatkan BBM dan gas.
Baca Juga: Gempa 6,1 SR di Afghanistan Tewaskan Sedikitnya 1.000 Orang, Korban Diperkirakan Bisa Bertambah
"Pada 17 Juni 2022 masyarakat, termasuk staf KBRI, harus antre hingga 5-9 jam untuk mendapatkan BBM dan gas," kata Heru Prayitno, dikutip PortalLebak.com dari ANTARA, 25 Juni 2022.
Pada tanggal 21 Juni 2022, BBM mulai dipasok dan mengurangi waktu antrean menjadi 1 hingga 1,5 jam dikarena permintaan yang masih membeludak.
Dijelaskan Heru, krisis ekonomi ini dirasakan warga Sri Lanka, termasuk warga negara Indonesia (WNI), selama tiga bulan terakhir sejak Maret 2022.
Baca Juga: Pasukan Ukraina dan Rusia Tetap Bercokol, Putin Peringati Peringatan Perang Dunia II
"Harga barang kebutuhan pokok yang semakin mahal akibat nilai inflasi yang terus meningkat dari 33,8 persen pada April menjadi 45,3 persen pada Mei 2022," jelas Heru.
Selain kelangkaan BBM dan gas, pemadaman listrik bergilir juga berlangsung di Sri Lanka, dilakukan dengan durasi 3-4 jam.
"Sebagian warga masyarakat beralih ke kayu bakar dan sebagian menggunakan listrik dengan penggunaan minimal untuk keperluan memasak, baik untuk rumah tangga maupun kebutuhan usaha agar tetap bertahan," katanya.
Soal WNI yang terdampak kesulitan mendapatkan barang pokok, pihak KBRI telah menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan sembako kepada WNI yang membutuhkan.
"Sesuai data Mei 2022 WNI berjumlah 310 orang, dengan konsentrasi di Colombo, Galle, Kandy, dan Nuwara Eliya," jelasnya.
"Terdapat beberapa WNI yang memutuskan untuk sementara meninggalkan Sri Lanka karena krisis, jadi sifatnya mandiri dan bukan eksodus dalam jumlah yang besar," lanjutnya.
Baca Juga: Lawatan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina Akhir Juni Nanti dengan Misi Kemanusiaan dan Perdamaian
KBRI terus melakukan pemantauan situasi serta berkomunikasi dengan seluruh WNI dan juga membuka nomor sambungan langsung yang dapat dihubungi masyarakat setiap saat.
KBRI belum mengeluarkan imbauan khusus untuk evakuasi namun akan mendukung dan membantu sepenuhnya bagi WNI yang akan meninggalkan Sri Lanka karena krisis.***