PORTAL LEBAK - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menggelar konferensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dia menerangkan langkahnya, untuk memperkuat kepemimpinan "monolitik" Partai Pekerja Korea (WPK) yang berkuasa bagi masyarakat Korea Utara.
Hal ini diungkapkan oleh media pemerintah Korea Utara KCNA, pada Kamis, 7 Juli 2022, seperti dilansir PortalLebak.com dari Reuters.
Baca Juga: Korea Utara Ancam akan Serang Dengan Senjata Nuklir Korea Selatan Menyerang
Dalam sambutannya di konferensi itu, Kim menyebut pedoman hidup partai sebagai "pembuluh darah dan kelenjar saraf".
Ini yang secara tegas menghubungkan organisasi partai dengan komite pusat, dan poros utama penerapan ide dan kebijakan partai, lapor KCNA.
Kim semakin sering mengadakan acara yang bertujuan untuk memperkuat kontrol di negara itu, yang telah dia pimpin sejak 2011.
Baca Juga: Korea Utara Tes Senjata Terbaru, Kim Jong Un Kunjungi Pabrik Amunisi 'Penting'
Konferensi pers itu merupakan tindakan yang pertama dari jenisnya dan menyatakan untuk "mewujudkan konsolidasi organisasi dan ideologis dari jajaran Partai dalam segala hal" dan meningkatkan peran kepemimpinan partai.
Acara ini berfokus pada bagian "Party Life Guidance" (PLG), yang merupakan organisasi kuat yang memantau dan menjaga kesetiaan pejabat dan anggota di seluruh negeri.
Menurut laporan tahun 2019 oleh Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara (HRNK) yang berbasis di AS, bimbingan hidup partai adalah "bisa dibilang fungsi paling kritis" dari WPK.
Baca Juga: Netflix Beri Lampu Hijau Kembangkan Tayangkan Serial 'Stranger Things', Ini Tujuannya
Seperti diketahui Partai WPK, merupakan partai pendiri dan penguasa Korea Utara, sejak negara tersebut dinyatakan berdiri.
Sebagai bagian dari Organisasi dan Departemen Bimbingan yang kuat, PLG memantau tren dan pola perilaku individu, terutama yang bisa merugikan kepentingan pemimpin tertinggi, kata laporan HRNK.
Tekniknya termasuk sesi kritik diri secara teratur, di mana peserta diminta untuk mengakui kesalahan mereka dan menghadapi tuduhan dari anggota lain.
Ini juga bertanggung jawab untuk menyampaikan bimbingan dari para pemimpin senior dan berperan memilih kandidat mana yang diizinkan mencalonkan diri dalam pemilihan.
Para ahli menegaskan upaya anti-pandemi makin membantu pemerintah otoriternya memberlakukan kontrol baru di bidang ekonomi, perjalanan, media, dan elemen masyarakat lainnya.
Menurut penyelidik hak asasi manusia, Korea Utara telah melakukan pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan seksual dan kerja paksa.
Baca Juga: Selewengkan Dana Umat, Izin Yayasan ACT Ditinjau Ulang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Meski demikian, pemerintah Korea Utara membantah telah menganiaya warganya, seperti dilaporkan oleh penyidik HAM tersebut.
Korea Utara tengah bergulat dengan berbagai krisis, termasuk wabah Covid-19 yang pertama kali diakui, dampak ekonomi dari sanksi internasional dan peristiwa cuaca yang tidak menentu seperti suhu tinggi dan banjir.
Dikatakan bahwa situasi Covid-19 telah terkendali, meskipun kurangnya data telah menyebabkan para ahli internasional meragukan klaim tersebut.***