Network
"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian keagamaan apa pun di lembaga pendidikan negara ini," kata Rishi Trivedi, presiden kelompok pertama Hindu Akhil Bharat Hindu MahaSabha.
"Kami menyambut baik putusan pengadilan dan ingin aturan yang sama diikuti di seluruh negeri," tambahnya dikutip PortalLebak.com dari Reuters.
Baca Juga: Putin: Rusia akan Capai Tujuan di Ukraina, Saya Tidak akan Tunduk pada Barat
Larangan di Karnataka yang dikuasai BJP telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua Muslim, dan protes balik oleh siswa Hindu.
Para pengkritik larangan menyatakan itu adalah cara lain meminggirkan komunitas Muslim, yang 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas Hindu.
Pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), organisasi induk BJP, mengatakan mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal Modi di Gujarat.
Baca Juga: Kepala BNPB: MotoGP Mandalika 2022 Sukses, Penanganan Covid-19 Juga Seiring Sejalan Sukses
Mereka juga akan segera menulis surat ke negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh, parpol BJP berkuasa di kedua negara bagian.
“Jilbab tidak diperbolehkan di militer, kepolisian, dan kantor-kantor pemerintah, lalu mengapa tidak sekalian, desakan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi?” kata sekretaris Gujarat VHP, Ashok Raval.
Menteri Pendidikan Gujarat Jitu Vaghani menolak berkomentar.
