Network
PORTAL LEBAK - Ribuan warga Banten Selatan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, BPD, politisi, tokoh pemuda, mahasiswa, aktivis, dan awak media menyatakan dukungannya atas rencana pendirian Kabupaten Cilangkahan, Banten.
Mereka menghadiri acara konsolidasi dan silaturahmi yang digagas oleh Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC). Acara ini berlangsung di De Batete Resto & Lesehan, Desa Kadujajar, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Sabtu 29 Juni 2024.
Acara tersebut digelar untuk memperkuat upaya percepatan terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan, yang telah diperjuangkan sejak 20 tahun lalu, ketika wilayah ini masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tak Datang ke Lebak Selatan, Ikatan Mahasiswa Cilangkahan Kecewa
Hadir dalam acara ini Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Sukanta, karena Pj. Bupati mengikuti kegiatan dinas di Kota Semarang. Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, juga tidak dapat hadir karena acara yang sama di Kota Semarang, sehingga diwakili oleh Kabiro Pemerintahan dan Otda Provinsi Banten, Gunawan Rusmito.
Turut hadir pula Caleg DPRD Provinsi Banten dari PDIP terpilih, H. Ade Sumardi; Prof. Sholeh Hidayat; Sumawijaya sebagai Tokoh Bakor PKC; Eli Suhaeli; serta para pengurus Bakor, kiai, tokoh masyarakat, dan masyarakat Banten Selatan.
Ketua Bakor PKC, Heri Juheri, dalam sambutannya mengatakan bahwa Bakor PKC telah diakui oleh Kesbangpol sejak tahun 2006. Meskipun sudah berjuang keras selama 20 tahun dengan berbagai pengorbanan, hasilnya masih belum tercapai. Namun, berdasarkan kajian, Cilangkahan sangat layak menjadi daerah otonomi baru.
Baca Juga: Pemekaran Cilangkahan Menjadi Kabupaten Terpisah Dari Lebak, Terus Digodok
"Dokumen administratif sudah lengkap dan berada di DPR RI, Kemendagri, serta pemerintah kabupaten dan provinsi. Cilangkahan kini berada di posisi ke-4 dari 22 daerah yang layak dimekarkan di Indonesia," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Heri menegaskan bahwa Bakor adalah wadah perjuangan milik semua pihak dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. "Saya tegaskan, Bakor tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat politik praktis. Di dalam tubuh Bakor sendiri terdapat berbagai elemen, termasuk pengurus partai, tokoh masyarakat, pemuda, dan sebagainya. Bakor ini milik kita semua," tegas Heri.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lebak, Sukanta, yang mewakili Bupati, menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh lemah dalam memperjuangkan nasib, khususnya warga di Lebak Selatan yang berada di 10 kecamatan.
Baca Juga: Panglima TNI menghadiri acara doa bersama lintas agama jelang peringatan Hari Bhayangkara ke-78
Berbicara soal pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Cilangkahan, Sukanta menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung. Secara administrasi, Pemerintah Daerah terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
"Bola panas DOB ini ada di Pemerintah Pusat, ada di DPR RI Komisi II. Ini butuh dorongan secara politis agar Cilangkahan menjadi salah satu daerah yang harus segera dimekarkan, karena dari kajian dan segalanya ini sudah sangat layak. Karena kata kuncinya adalah satu, yaitu moratorium. Kita harus terus menggaungkan DOB Cilangkahan ini," jelas Sukanta.
Sukanta juga mengajak semua pihak untuk terus berupaya meyakinkan dan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pada pertemuan hari ini.
Baca Juga: Bakamla RI menggeledah 3 kapal penambang pasir ilegal di Perairan Karimun
Senada dengan Sukanta, Gunawan Rusmito, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Banten yang mewakili Pj. Gubernur Banten, menyampaikan bahwa saat ini perlu dukungan dan doa dari semua pihak untuk mendorong pencabutan moratorium. "Jangan pernah berhenti bernafas untuk DOB Cilangkahan," katanya.
Setelah acara silaturahmi dan konsolidasi selesai, para pejuang DOB Cilangkahan melanjutkan dengan membahas rencana dan langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh.***
