bp Target Rehabilitas 7.000 Hektar Hutan di Papua Barat, 1.320 Hektar Hutan Bintuni Telah Direhabilitasi

PORTAL LEBAK – Kontraktor pemerintah di bidang migas bp menegaskan hanya menggunakan 650 ha, lahan Tangguh LNG dari alokasi pemerintah yang menyerahkan 3.380 hektar untuk operasi Tangguh LNG (Liquid Natural Gas).

Pernyataan tersebut menampik pemberitaan akhir-akhir ini, karena bp menyatakan lahan yang digunakan di Tangguh Train 1, 2 dan 3 tak lebih dari 650 ha, termasuk penggunaan 8 hektar hutan bakau untuk membangun Tangguh.

Pasalnya, bp dalam mengoperasikan Tangguh LNG di Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat, memastikan beri perhatian kuat terkait lingkungan.

Baca Juga: Kemungkinan Kemarau Panjang 2023, BNPB Siapkan Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan Karhutla

Termasuk di dalamnya, pengelolaan hutan, baik di sekitar wilayah operasi Tangguh di Bintuni, bahkan di seluruh wilayah provinsi Papua Barat.

Hal ini, sesuai SK Menteri Kehutanan tahun 2004, bahkan Pemerintah mengalokasikan lahan seluas 3.380 hektar untuk operasi Tangguh LNG.

bp didukung SKK Migas, dikutip PortalLebak.com dari keterangan Humas bp, telah merehabilitasi lebih dari 1.320 ha hutan di Weriagar dan Kamundan, Kabupaten Bintuni.

Baca Juga: Mira Lesmana dan Riri Reza Sepakat Pakai Hutan di Kalimantan Sebagai Lokasi Syuting 'Petualangan Sherina 2'

Padahal luas kawasan rehabilitasi hutan itu, lebih dari dua kali luasan lahan yang digunakan pada operasi Tangguh LNG. Sebagian besar 1.320 ha itu adalah hutan bakau.

Sebelumnya, giat rehabilitasi yang digelar Tangguh LNG diakui dan diapresiasi Pemerintah, termasuk Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pada acara webinar Rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai) pada tanggal 12 Oktober 2021.

Webinar yang digelar bp bertema ’Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat’.

Baca Juga: Liga Champions: AC Milan vs Napoli, Olivier Giroud bawa Timnya ke Semifinal usai Menang Agregat

Pengakuan selanjutnya dikemukakan pejabat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang lain pada tahun 2022.

Apalagi bp menyatakan lebih dari 80 persen pekerja yang terlibat diproses penanaman dan pemeliharan lahan rehabilitasi, merupakan masyarakat setempat.

Selain itu, Tangguh LNG sedang mempersiapkan tahapan selanjutnya rencana rehabilitasi hutan 1.888 ha di Kabupaten Bintuni dan Sorong Selatan.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan PM Ceko Petr Fiala Sepakat Kuatkan Kerja Sama di Bidang Industri Strategis

Kemudian aktivitas berlanjut pada tahap rehabilitasi seluas 3.776 hektar, sesuai komitmen bersama bp dengan Pemerintah.

Hal ini dinyatakan pada dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) Tangguh, luas lahan yang akan kami rehabilitasi akan mencapai 6.984 ha.

Pemenuhan kewajiban Tangguh LNG dalam menjaga lingkungan termasuk didukung penuh oleh SKK Migas dan diawasi para lenders Tangguh LNG dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Baca Juga: Setelah Larang SOTR, Warga Jakarta Barat Diimbau Tidak Menggelar Takbir Keliling Saat Malam Idul Fitri 1444 H

Dukungan itu tak hanya dalam bentuk bantuan program rehabilitasi hutan, tapi juga membantu keberhasilan Tangguh menjalankan program-program pemeliharaan lingkungan yang lain.

Giat seperti sejumlah survei berkala yang dilakukan untuk meneliti keanekaragaman hayati di lingkungan operasi Tangguh LNG, plus survei perikanan dan mamalia laut termasuk survei flora dan fauna.

Sebagai kontraktor pemerintah, bp melalui Tangguh LNG menerima penghargaan PROPER Award dari KLHK dengan status Hijau di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Baca Juga: Tujuh sampai Lima Hari Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Jasa Marga: 494 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek

Hal ini menunjukkan pengelolaan lingkungan yang Tangguh LNG lakukan sudah melebihi dari yang dipersyaratkan Pemerintah.***