Network
“Pemerintah akan lebih memperkuat sistem tanggap medis darurat untuk meminimalkan gangguan terhadap layanan medis yang disebabkan oleh aktivitas industri,” kata Menteri Cho.
Pemerintah Korea menegaskan bahwa rencana penambahan jumlah mahasiswa kedokteran menjadi 2.000 orang tidak dapat dinegosiasikan dan pemerintah berjanji akan bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip.
Baca Juga: Guru Sejarah Sebanten ikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidikan Dengan BBPPMPB BISPAR
Aksi tersebut dimulai dengan tindakan administratif berupa penangguhan izin dokter yang melakukan mogok kerja karena gagal memenuhi tenggat waktu kembali bekerja yang ditetapkan pemerintah pada akhir bulan lalu.
Penangguhan tersebut akan berlaku Selasa depan untuk beberapa dokter. Berdasarkan undang-undang kedokteran Korea Selatan, dokter yang menolak perintah negara untuk kembali bekerja dapat menghadapi skorsing setidaknya tiga bulan, serta dakwaan dari jaksa.
Sebelumnya, sebuah asosiasi pasien yang sakit parah meminta pemerintah untuk memberikan solusi praktis dan meminta para dokter untuk menahan diri, dengan mengatakan bahwa pemogokan guru dalam situasi saat ini sama saja dengan hukuman mati bagi pasien.***
