PORTAL LEBAK – Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, resmi menjabat Menteri Kesehatan RI.
Mantan Wakil Menteri BUMN itu dilantik menjadi Menteri Kesehatan baru oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Terawan Agus Putranto, pada Rabu 23 Desember 2020.
Dipilihnya Budi Gunawan Sadikin dalam Kabinet Indonesia Maju cukup mengejutkan, karena ia tak memiliki latar belakang medis sebelumnya.
Baca Juga: Kasus Video Syur, Polisi Kembali Panggil Gisel
Baca Juga: Pemkab Lebak Luncurkan Calender of Events 2021
Pria kelahiran 6 Mei 1964 ini terakhir menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum menjadi Menkes RI.
Meski tak berlatar pendidikan di bidang kesehatan, Budi Gunadi Gunawan yang sebelumnya juga lama berkarir dalam perbankan, dianggap mampu menggantikan Terawan.
Komisi IX DPR RI pun menyebutkan Budi Gunadi Sadikin memiliki banyak 'PR' besar ketika dirinya menjabat sebagai Menkes.
Baca Juga: Perayaan Natal 2020 di Tengah Pandemi, Bupati Lebak Himbau Gelar Misa Bertahap
Baca Juga: Risma Gantikan Juliari, Jabatan Mensos Tetap Diisi Kader PDI Perjuangan
Anggota Komisi IX, Kurniasih Mufidayati bahkan menyebutkan, setidaknya ada empat pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh Budi Gunadi Sadikin.
Mufida mengatakan, 'PR' pertama Budi adalah soal reformasi sistem kesehatan masyarakat.
Menurut Mufida, Menkes sebelumnya, Terawan sudah menyepakati reformasi ini bersama DPR RI.
Baca Juga: Dulu Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Besok Dilantik Jadi Menteri KKP
Baca Juga: Hari Ibu 22 Desember 2020, Ada yang Mengharukan di Instagram Presiden Jokowi
"Bagaimana kita mendorong reformasi sistem kesehatan masyarakat, ini harus dilakukan, dan menteri sebelumnya sudah punya beberapa pemikiran dan kita berharap reformasi ini bisa tetap dilakukan," ujar Mufida saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 22 Desember 2020.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh PRFM News dalam artikel berjudul "Ini Sejumlah PR Besar Menkes Baru Budi Gunadi Sadikin", Mufida menyebut Menkes Terawan sudah menyepakati reformasi ini bersama DPR RI.
"Bagaimana kita mendorong reformasi sistem kesehatan masyarakat, ini harus dilakukan, dan menteri sebelumnya sudah punya beberapa pemikiran dan kita berharap reformasi ini bisa tetap dilakukan," ujar Mufida saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 22 Desember 2020.
Baca Juga: Jawa Barat Dapatkan 15,4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Kebutuhan 30,4 Juta
Baca Juga: Tes Cepat Antigen Lebih Murah, Apakah Akurat?Baca Juga: Tes Cepat Antigen Lebih Murah, Apakah Akurat?
PR kedua, jelas Mufida, adalah peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang dinilai tidak berjalan optimal terutama saat situasi pandemi Covid-19 ini.
Ia menyebut, banyak fasyankes seperti RS melebihi kapasitas (over load) untuk menangani pasien Covid. Hal ini menunjukkan fasyankes tidak disiapkan mengantisipasi situasi darurat.
"Di Malang, lobi RS sudah dijadikan tempat perawatan, seperti IGD, di Jakarta Wisma Atlet sudah tidak menerima pasien OTG, banyak RS yang sudah over load dengan situasi pandemi," imbuhnya.
Baca Juga: Operasi Lilin 2020: Penindakan Tegas Buat Pelanggar Protokol Kesehatan
Baca Juga: Tinggal Bersama Keluarga di Bali, Ashanti Habiskan 900 Juta per Bulan?
Kemudian PR ketiga adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menegaskan, sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, kehadiran negara harus nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Pasalnya ia menambahkan, setiap rakyat punya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
Lalu PR keempat adalah soal regulasi BPJS Kesehatan. DPR meminta Menkes merancang anggaran untuk menutupi selisih dari kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku per Januari 2021.
"Regulasi BPJS Kesehatan, Januari ini naik, kemarin kita diskusi panjang dengan Menkes (Terawan) dan kita minta ada anggaran untuk mengcover selisih kenaikan," tandasnya.*** (Rizky Perdana/PRFMNews.id)