PORTAL LEBAK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencerahkan masyarakat, agar tidak terprovokasi politik identitas.
“Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” nilai Presiden Jokowi
Selanjutnya, mantan gubernur DKI Jakarta ini berpesan kepada KPU agar menekankan pendidikan politik pada masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Tidak Ada Penundaan, Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 Terus Jalan
Para penyelenggara pemilu juga diminta presiden, mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 dengan gembira.
Dilansir PortalLebak.com dari setkab.go.id, kepala negara mengutarakan itu, saat melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, Selasa 12 April 2022.
Usai dilantik, presiden berharap dua lembaga ini tancap gas menyiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Baca Juga: Isu Penundaan Masih Marak, KPU Tetap Jalan Sesuai Jadwal Pemilu 2024
“Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah," pungkas presdien.
"Langsung menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,” tambah Jokowi.
Pasalnya, menurut preisden, tahun 2024 adalah kali pertama penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah digelar serentak.
Sehingga Presiden Jokowi beharap tahapan pemilu yang dimulai tanggal 14 Juni 2022, bisa dipersiapkan secara detail dan matang.
“Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022. Ini penting dilakukan, karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada dalam tahun yang sama," kata Presiden Jokowi.
"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga kualitas demokrasi tetap terjaga,” nilainya.
Baca Juga: MotoGP: Enea Bastianini Raih Posisi Kedua di Red Bull Grand Prix Amerika
Presiden menutup pernyataannya dengan penegasan akan dukungan penuh pemerintah terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
“Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD," ungkap Jokowi.
"Pemerintah juga mendukung kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,” tegasnya.***