Kepuasan publik pada Jokowi 76,7 persen menjelang tahun politik
PORTAL LEBAK - Lembaga survei Indometer merilis hasil survei yang digelar pada 21-27 Januari 2023, yang mengungkapkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 76,7 persen menjelang tahun politik 2024.
Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer, Leonard SB menjelaskan hal ini, dalam keterangan tertulis yang diterima media, di Jakarta, Minggu 5 Februari 2023.
"Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 76,7 persen," ujar Leonard SB, dikutip PortalLebak.com dari Antara.
Baca Juga: Presidensi ASEAN 2023 Dimulai, Presiden Jokowi Naik Sepeda Berjalan Menuju Bundaran HI
Leonard memaparkan kilas balik setahun terakhir yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepala negara (Presiden Jokowi) bertahan pada kisaran di atas 75 persen.
Menurutnya, melalui survei terbaru terdapat 8,6 persen publik menegaskan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
Meski demikian, Leonard mengungkap di survei yang sama ada 21,8 persen peserta survei yang tidak puas.
Sedangkan 1,8 persen di antaranya mengaku tidak puas sama sekali, dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 1,5 persen.
"Menjelang tahun politik (2024), ternyata publik mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dengan tingkat kepuasan hingga 76,7 persen," paparnya.
Menurut Leonard asumsi bahwa tahun politik akan menggerus kepuasan publik terhadap eks Gubernur DKI Jakarta serta Wali Kota Solo itu relatif tidak terbukti.
Sedangkan menghangatnya kondisi politik didasari kepentingan partai-partai politik agar mendulang suara, terlepas dari fakta sebagian besar partai, saat ini di dalam baris pemerintahan..
"Sebut saja NasDem, meskipun ada di koalisi pemerintahan Jokowi, mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres yang kerap menjadi simbol oposisi dan antitesis Jokowi," tegas Leonard.
Beberapa faktor turut mendukung tingginya kepuasan publik atas Presiden Jokowi. Termasuk pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara nasional di penghujung tahun 2022.
Baca Juga: Merek Mobil Esemka Dipastikan Ikut Dalam Pameran IIMS 2023
"Dicabutnya PPKM menjadi awal dari transisi menuju berakhirnya pandemi, dan memberikan sinyal positif bagi gerak perekonomian Indonesia," ucapnya.
Plus di tengah ancaman resesi global, kinerja perekonomian Indonesia justru cenderung positif dan terbukti resiliens.
"Meskipun Indonesia diyakini tidak akan memasuki resesi, Jokowi juga mewanti-wanti situasi seperti resesi tetap akan dirasakan sebagai dampak menurunnya perekonomian global spesial di sektor pangan dan energi," ucap Leonard.
Baca Juga: Pengurus GMKI Mendatangi Majelis Sinode Gereja GPIB, Meminta Maaf atas Kisruh yang Terjadi
Pemerintah disarankan konsisten mendorong langkah-langkah mencegah dampak resesi yang dirasakan masyarakat dalam bentuk kenaikan inflasi. Contoh, kenaikan harga beras dan minyak goreng menjelang bulan Ramadan.
Survei Indometer digelar dengan 1.200 responden di seluruh provinsi yang dipilih secara acak bertingkat survei.
Wawancara dijalankan dengan tatap muka dan terapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan margin of error survei 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.***