PORTAL LEBAK - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menanggapi kritik yang ditujukan kepada lembaga tersebut dalam film dokumenter "Dirty Vote" yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono.
“Teman-teman kalau mengkritik Bawaslu silakan saja, Bawaslu tidak masalah selama kita menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan”, kata Ketua Bawaslu Indonesia Rahmat Bagja saat menjawab pertanyaan wartawan.
saat konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Menurut Bagja, sejauh ini Bawaslu RI dan pengawas pilkada sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dia menyerahkan seluruh penilaian kinerja Bawaslu kepada publik.
Baca Juga: Bawaslu DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu mendapatkan APK setelah ditertibkan
“Alhamdulillah, mohon kritik kami. Proses-proses yang sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses tersebut dianggap tidak akurat. Namun saat ini Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik," kata Bagja seperti dikutip PortalLebak.com dari Antara.
"Tapi itu juga tergantung masyarakat, pandangan masyarakat sangat diharapkan. Kita tidak bisa membentuk (mengontrol, catatan redaksi) pandangan masyarakat,” tambahnya.
Juga menghormati kebebasan berekspresi yang merupakan hak semua warga negara.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah bahwa hak-hak tersebut dilindungi oleh konstitusi, dan hak serta kewajiban Bawaslu dijamin dan diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.
Film dokumenter "Dirty Vote" disiarkan pada Minggu sore oleh produser WatchDoc di platform YouTube.
Film tersebut menampilkan partisipasi tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia (STH).
Tiga ahli bergantian menjelaskan serangkaian dugaan insiden kecurangan pemilu.
Di beberapa kalangan, sejumlah pakar juga mengkritik Bawaslu karena kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Akibatnya, kata mereka, tidak ada efek jera dan pelanggaran pemilu cenderung terulang kembali.
Baca Juga: Disney Plus akan Mulai Tindak Tegas Pelanggan yang Berbagi Kata Sandi
Sutradara "Dirty Vote" Dandhy Dwi Laksono mengatakan, film garapannya ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat, khususnya di hari-hari sebelum mereka menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024.
“Ada kalanya kita pendukung calon presiden dan wakil presiden, tapi hari ini saya ingin mengajak semua orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dijelaskannya, pembuatan film tersebut memakan waktu sekitar dua minggu, meliputi penelitian, produksi, editing hingga rilis.
Baca Juga: Rekomendasi Wisata Kawasan Glodok Saat Liburan Tahun Baru Imlek
Pembuatan film ini lanjutnya, melibatkan partisipasi 20 organisasi, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Tulisem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, Staf LBH, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Sekitar 8 jam setelah dirilis di YouTube, film tersebut kini telah ditonton lebih dari satu juta orang dan disukai lebih dari 117.000 pengguna YouTube.***