Jelang Pemilu 2024, Banyak Warga Transgender, Disabilitas dan Masyarakat Adat Tidak Terdaftar di DPT

6 Februari 2024, 16:36 WIB
Direktur PIAK Kemendagri, Handayani Ningrum berbicara di Seminar Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Pokja Identitas Hukum soal dan Data Kependudukan dalam Pemilu 2024 /Foto: Portal Lebak/Dwi Christianto/

PORTAL LEBAK - Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum) mengadakan seminar "Peran Pelayanan Adminduk dan Data Kependudukan dalam Pemilu 2024" pada 6 Februari 2024 di Jakarta.

Tujuan dari seminar ini adalah untuk memperkuat sistem demokrasi dan layanan administrasi kependudukan dengan menggunakan data kependudukan dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024. Materi disampaikan oleh Perludem, Dirjen Dukcapil, dan IKI.

Perludem menjelaskan bahwa data kependudukan yang akurat adalah kunci dari tidak adanya eksklusi kelompok tertentu dan tidak boleh ada diskriminasi dalam regulasi. Terdapat setidaknya 4% masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca Juga: DKPP Memvonis Ketua KPU dan 6 Komisioner Langgar Kode Etik, Saat Terima Gibran Jadi Cawapres di Pemilu 2024

Mereka terdiri dari kalangan transgender karena tidak membawa atau tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), disabilitas mental, masyarakat adat seperti yang tinggal dalam konserfasi hutan.

Berdasarkan data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan NIK berjumlah 204,656,053 per Desember 2022.

"Masih terdapat permasalahan di lapangan karena masyarakat tidak melaporkan peristiwa penting yang dialami oleh dirinya atau keluarganya," kata Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Handayani Ningrum.

Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Imbau Aparat Tak Mengintimidasi Masyarakat pada Pemilu 2024

"Terlebih yang dialami oleh penduduk rentan adminduk yaitu kaum marjinal atau miskin ekstrem, ODGJ, narapidana, disabilitas, dan transgender," tambahnya.

Terdapat dua dimensi kewarganegaraan yakni status hukum dan praktik kewarganegaraan. Pencatatan sipil masuk dalam dimensi status hukum sebagai hak masyarakat Indonesia.

Sementara itu, IKI menyoroti bahwa akan lebih efektif jika berbagai peristiwa kependudukan bisa dengan sistem.

Baca Juga: Pasiter Kodim 1623/Karangasem: Pengerahan Kekuatan Pra TMMD Tetap Berlanjut

Sistem nasional pencatatan sipil di Indonesia telah diperbarui untuk mencakup enam kategori disabilitas. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti kurangnya sosialisasi dan pelayanan yang terfokus di kota besar, serta petugas setempat yang menganggap bahwa orang dengan disabilitas tidak perlu memilih dalam pemilu 2024.

Pencatatan juga terfokus pada panti-panti tertentu dan sulit untuk mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat transgender dan anak Dwi Kewarganegaraan Terbatas.

Rekomendasi termasuk perlunya undang-undang baru terkait kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup jaminan HAM.

Baca Juga: Kejuaraan e-football: Indonesia Juara AFC eAsian Cup 2023 Qatar

Termasuk di dalamnya layanan sistem aktif oleh pemerintah, serta pembentukan data nasional disabilitas dan sistem pelaporan terintegrasi dan inklusif terkait pencatatan peristiwa penting kependudukan.

Perlunya surat suara braille dan layanan pembuatan Kartu Keluarga dan e-KTP bagi penduduk yang berhak memilih namun belum memiliki NIK juga harus dipertimbangkan.***

Editor: Dwi Christianto

Tags

Terkini

Terpopuler