PORTAL LEBAK - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Capres Ganjar Pranowo untuk menanyakan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, terkait soal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
“Ya tentu harus ditanyakan pada Menkopolhukam karena saya menangani ekonomi, Pak Menko (Mahfud Md-red) yang menangani polhukam,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Menurutnya, pemerintahan bersifat kolektif kolegial, tetapi masing-masing menteri memiliki tanggung jawab.
Baca Juga: Abu Bakar Ba'asyir Titip Surat buat Prabowo Subianto Dititipkan ke Gibran Rakabuming Raka
"Yang bertanggungjawab urusan hukum itu siapa? Menko Polhukam. Misalnya tanya Menko Polhukam Mahfud," ujar Dori, saat ditemui saya usai konferensi pers.
.
Pak Dori mengatakan, kinerja Pak Mahfud sebagai Menteri Politik dan Hukum membuat ia tidak mungkin menjadi calon wakil presiden (Kawapress) Pak Ganjar Pranowo.
“Pak Mahd diundang sebagai calon wakil presiden karena dinilai mempunyai prestasi yang berjasa. Apakah begitu? Jika tidak berhasil, mustahil ia bisa menjadi calon wakil presiden.
Baca Juga: Partai Golkar Sebenarnya undang Gibran Rakabuming Raka di acara HUT ke 59
“Jadi buat apa diundang kalau sepertinya kamu tidak punya rekam jejak?" kata Doli.
Ia berpendapat, pasangan calon, partai politik, dan koalisi harus mengedepankan visi, misi, dan program agar masyarakat dapat mengetahui pasangan calon mana yang cocok memimpin Indonesia di masa depan.
"Semua koalisi, parpol, calon presiden dan wakil presiden harus mengutamakan visi, misi, dan program apa yang mereka komunikasikan.
Perdebatan berakhir di sini," tambah Doli.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri terima anugerah tertinggi dari Asosiasi Insinyur ASEAN
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyebut penegakan hukum dan demokrasi sempat terpuruk di masa pemerintahan Jokowi menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden.
“Iya, dengan kasus ini (putusan Mahkamah Konstitusi) sudah putus,” kata Ganjar, Sabtu (18/11) dalam lokakarya nasional Ikatan Alumni dan Keluarga Besar Universitas Negeri Makassar (UNM).
Seperti diketahui, Ganjar Pranowo memberi nilai 5 pada skala 1 sampai 10 karena menilai putusan aparat penegak hukum khususnya Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan dan diintervensi.
Baca Juga: Polda Metro Jaya tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan atas SYL
“Rekayasa dan intervensi yang menghasilkan hal ini sudah kehilangan independensinya,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.***