Network
Baca Juga: Tes Cepat Antigen Lebih Murah, Apakah Akurat?Baca Juga: Tes Cepat Antigen Lebih Murah, Apakah Akurat?
PR kedua, jelas Mufida, adalah peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang dinilai tidak berjalan optimal terutama saat situasi pandemi Covid-19 ini.
Ia menyebut, banyak fasyankes seperti RS melebihi kapasitas (over load) untuk menangani pasien Covid. Hal ini menunjukkan fasyankes tidak disiapkan mengantisipasi situasi darurat.
"Di Malang, lobi RS sudah dijadikan tempat perawatan, seperti IGD, di Jakarta Wisma Atlet sudah tidak menerima pasien OTG, banyak RS yang sudah over load dengan situasi pandemi," imbuhnya.
Baca Juga: Operasi Lilin 2020: Penindakan Tegas Buat Pelanggar Protokol Kesehatan
Baca Juga: Tinggal Bersama Keluarga di Bali, Ashanti Habiskan 900 Juta per Bulan?
Kemudian PR ketiga adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menegaskan, sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, kehadiran negara harus nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Pasalnya ia menambahkan, setiap rakyat punya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
Lalu PR keempat adalah soal regulasi BPJS Kesehatan. DPR meminta Menkes merancang anggaran untuk menutupi selisih dari kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku per Januari 2021.
"Regulasi BPJS Kesehatan, Januari ini naik, kemarin kita diskusi panjang dengan Menkes (Terawan) dan kita minta ada anggaran untuk mengcover selisih kenaikan," tandasnya.*** (Rizky Perdana/PRFMNews.id)
