Anggaran Tahun 2021 Dipotong Rp6 Triliun, Komisi IV DPR Sarankan Kementan Lakukan Kolaborasi

- 27 Januari 2021, 08:17 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang sudah tercatat di e-RDKK.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang sudah tercatat di e-RDKK. /Instagram.com/@syasinlimpo/

PORTAL LEBAK - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bersama jajarannya memaparkan laporan kerja Kementerian Pertanian (Kementan), dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, pada 25 Januari 2021, di Gedung Nusantara, Jakarta.

Mentan Syahrul menjabarkan berbagai masalah yang dihadapi Kementan mulai dari kelangkaan pupuk, kartu tani, kenaikan harga daging, serta impor produk seperti kedelai dan beras Vietnam yang terjadi di pasar tradisional.

Selain itu Mentan Syahrul juga memaparkan serapan anggaran Kementan Tahun 2020 yang telah mencapai 95,15 persen.

Baca Juga: Dianggap Hina Keturunan Ras Melanesia, Pemuda Papua Tandatangani Petisi Tangkap Ambrocius Nababan

Baca Juga: Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19, Tembus 1 Juta Kasus

Dikutip PortalLebak.com dari laman DPR RI, menurut anggota Komisi IV DPR RI Nur Aeni, masalah yang dijabarkan oleh Mentan Syahrul merupakan isu-isu fundamental, tentu merupakan tantangan Kementan yang harus dijawab melalu kebijakan dan program di tahun 2021.

Nur Aeni yang berasal dari fraksi Partai Demokrat ini menyarankan Mentan Syahrul untuk berkolaborasi, bersinergi, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi problem tadi.

"Saya juga mendorong bagaimana dari sisi kinerja jajaran Kementan ini untuk lebih ditingkatkan dan diperkuat lagi serta melakukan kolaborasi, sinergi, koordinasi dengan pihak-pihak lain. Karena tidak mungkin persoalan fundamental tadi hanya diselesaikan oleh Kementerian Pertanian sendiri," ucap Nur Aeni kepada Mentan RI ke-28 itu.

Baca Juga: Bursa Saham Hingga Hari Ini 30 Perusahaan Siap IPO di Pasar Efek Indonesia

Baca Juga: Naik Kereta Api Jarak Jauh Wajib Test GeNose atau Rapid Test Antigen Mulai 5 Februari 2021

Oleh karena itu politisi Partai Demokrat itu berharap perencanaan anggaran dan program Kementan harus dilakukan dengan serius agar kebutuhan domestik terpenuhi dan tujuan peningkatan devisa negara dengan mengekspor hasil pertanian tercapai di tahun ini.

"Kami mendorong agar fokus perencanaan program dan anggaran dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun dalam rangka ekspor guna mendukung penerimaan devisa negara," ujar Nur Aeni.

Baca Juga: Trailer Film Godzilla Vs Kong yang Ditunggu-tunggu Telah Dirilis, Ini Cuplikannya

Tahun ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 atau APBN 2021, untuk anggaran Kementan yang semula Rp21,84 triliun dipangkas sebanyak Rp6,33 triliun oleh Kementerian Keuangan, menjadi Rp15,51 triliun.

Sebelumnya anggaran Kementan pada tahun 2020 juga dipotong sebanyak Rp7 triliun atas permintaan Presiden Joko Widodo untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.***

Editor: Dwi Christianto

Sumber: dpr.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x