Network
PORTAL LEBAK - Pembentukan Posko Desa dengan tujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM Mikro.
Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran No. 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di tingkat Desa/Kelurahan (PPKM Mikro).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pembentukan Posko Covid-19 untuk penanganan pandemi mulai dari hulu yaitu dengan upaya pencegahan.
Baca Juga: Longsor Nganjuk, Mensos Risma: Dampak Global Warming
Baca Juga: UEFA EURO 2020 Digelar Pertengahan 2021, TikTok Jadi Sponsor Resmi
"Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan semangat gotong royong, agar intevensi lebih efektif maka dibentuklah posko diseluruh desa dan kelurahan di Indonesia," jelas ya menyampaikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa 16 Februari 2021, yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.
Terdapat beberapa ketentuan agar posko dapat berjalan efektif. Yaitu pertama, menentukan struktur dan personel, yang terdiri dari aparat dan mitra desa sesuai kebutuhan. Kedua, menentukan lokasi posko sepeti memanfaatkan kantor kepala desa, atau lapangan, atau juga lokasi lainnya yang dinilai representatif. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Keempat menilai status zonasi wilayah.
"Untuk memastikan operasional posko tingkat desa atau kelurahan, maka diperlukan alur komando dan koordinasi yang jelas," imbuh Wiku.
Baca Juga: Ikatan Cinta Edisi Rabu 17 Februari 2021, Al Telusuri Jejak, Apakah Pembunuh Roy Terungkap?
