Network
Baca Juga: Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Sehari Usai Lantik 11 Kepala Daerah
Sebelum digunakan, jenis vaksin Gotong Royong juga harus mendapat izin penggunaan di masa darurat atau emergency use of authorization (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mempercepat pendistribusian vaksin, Bambang mengatakan, pendistribusian vaksin untuk vaksinasi Gotong Royong akan disesuaikan dengan kebutuhan badan hukum/badan usaha. Pihaknya akan menggandeng pihak swasta untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar, tidak akan mengganggu vaksin program pemerintah.
Sama dengan vaksinasi yang dijalankan Pemerintah, setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi Covid--19 atau sertifikat elektronik.
Baca Juga: Sah, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta Jabat Wali Kota-Wakil Wali Kota Cilegon
Baca Juga: Aktris Malaysia, Janna Nick, Minta Maaf ke Fans Lisa BLACKPINK Atas Aksi Penghinaannya
Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam vaksinasi Gotong Royong akan sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi Pemerintah.
Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid--19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya Pemerintah untuk mengakomodir perusahaan yang berkeinginan membantu menangani pandemi Covid--19.
“Justru ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Program vaksinasi Pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Baca Juga: Kenali, 5 Bahaya Menyilangkan Kaki yang Belum Anda Ketahui
