Network
PORTAL LEBAK - Hal menarik Rahmat Pramono, Dubes RI untuk Kazakhstan dan sekitarnya menjadi pembicara dalam Diplomasi Indonesia di Asia Tengah secara daring Selasa malam 15 Juni 2021.
Acara yang bekerjasama Universitas Paramadina dengan LP3ES tersebut juga mendatangkan narasumber yaitu Shishkha Prabawaningtyas, Direktur PGSD Univesitas Paramadina, Herdi Sahrasad, Dosen Universitas Paramadina dan Bambang Susanto, Akademisi UPN Veteran Jakarta.
Paparan Rahmat Pramono, Dubes RI untuk Kazakhstan dan sekitarnya.
Baca Juga: Presiden Resmi Lantik Gubernur Sulteng dan Wakil Gubernur Periode 2021-2024
Pemahaman dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tengah masih kurang, padahal kawasan tersebut mempunyai potensi ekonomi, budaya dan kerjasama pendidikan yang luarbiasa.
"Sudah saatnya Indonesia melakukan kajian-kajian secara mendalam tentang kawasan Asia Tengah. Khusus Kazakhstan dan Tajikistan, sektor perdagangan, investasi dan pariwisata perlu dijadikan titik tekan utama dalam kerjasama dengan kedua negara tersebut. Kazakhstan adalah negara terbesar ke 9 di dunia, dengan luas daratan 2,6 juta Km2, dan mempunyai ekonomi yang paling maju ketimbang negara-negara lain di Asia Tengah", imbuhnya.
"Tren perdagangan Indonesia – Kazakhstan sebelum pandemi meningkat pesat. Perdagangan dari segi logistik cukup maju, namun pintu masuk ke Kazakhstan dari Indonesia melalui pelabuhan khusus China yang berbatasan dengan Kazakhstan di pelabuhan Lianyungang karena lebih efisien. Ada kelemahan di Kazakhstan yakni sistem perbankan yang belum terbuka dan seringkali menjadi tantangan bagi Indonesia. Sehingga pembayaran kadang harus melalui negara ketiga", ujarnya.
Baca Juga: 28 ODGJ Sembuh di Majalengka Dapat Santunan Rp28 Juta dan Vaksinasi Covid-19
Paparan Shiskha Prabawaningtyas mengungkapkan, sejak keruntuhan Uni Soviet pada 1991 dan bermunculannya negara- negara baru di Asia Tengah. Juga pecahnya Yugoslavia dan Cekoslovakia disebut sebagai zaman baru dan mengakhiri era perang dingin. Muncul pula konsep baru dalam dunia hubungan internasional ihwal pemahaman tentang kedaulatan yang tidak hanya bicara hak sebuah pemerintahan untuk memerintah satu populasi di sebuah wilayah, tapi juga melekat kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.
