Network
PORTAL LEBAK - Penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong pemerintah.
Pemerintah mewajibkan alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), melalui daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 18 Juni 2021.
Baca Juga: Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 Diubah Pemerintah
Puncak Gernas BBI dihelat dengan tema 'Kilau Digital Permata Flobamora', berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Pemerintah berkomitmen mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM. Ini telah diamanatkan di Perpres Nomor 12 Tahun 2021, adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” papar Wapres.
UMKM dalam Perpres itu, berkesempatan berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca Juga: Lowongan Kerja di Pertamina, Ini Tata Cara Pendaftarannya
“Pengawasan dan realisasi atas pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkas Ma'ruf Amin, seperti PortalLebak.com kutip dari setkab.go.id.
Melalui Gernas BBI pemerintah sekaligus mengutarakan pentingnya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI, pemerintah sangat serius tak hanya mendorong pertumbuhan, tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” kata Wapres.
Baca Juga: Menikmati Musik Jazz di Pantai Losari, Nantikanlah 'Makassar Jazz Festival 2021'
Selanjutnya, pemerintah mendorong UMKM masuk ke dalam pasar digital. Gernas BBI tahun 2020, berhasil mengikutsertakan 3,7 juta UMKM bergabung platform online memasarkan produknya.
Tak hanya mendorong UMKM Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi.
Kemudian wapres menekankan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, hal yang paling mendasar serta mutlak dipenuhi.
Baca Juga: Pengungkapan 60 Kg Sabu dan 2 Ribu Ekstasi di Poldasumut, Kapolda Sumut: Perang Terhadap Narkotika!
Pembangunan infrastruktur itu terus dilancarkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sampai tersebar ke seluruh penjuru Indonesia.
Adanya jaringan koneksi internet, maka akses memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar.
"Pada tahun 2023, diharapkan seluruh wilayah Indonesia terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal," nilai wapres.
Baca Juga: Ini Rencana Darurat UEFA untuk Final Euro 2020 yang Dijadwalkan di London
"Lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi, digitalisasi, salah satu prioritas pemerintah,” imbuhnya.
Wapres kemudian mendorong pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital, untuk mendukung usaha mereka.
“Era digital UMKM harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial, untuk mendukung perkembangan usahanya. Termasuk mempermudah akses pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produk,” nilainya.
Baca Juga: Pembalap Liar di Makassar Dijaring Polisi, 21 Motor Pelaku Turut Diamankan
Pelaku UMKM, juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.
Wapres berharap Gernas BBI mendorong national branding produk lokal unggulan, menciptakan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Puncak Gernas BBI ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Labuan Bajo, NTT, yang merupakan tempat gelaran berlangsung.
Baca Juga: Jerman akan menerima lebih banyak staf Asal Afghanistan saat misi NATO berakhir
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 'Kilau Digital Permata Flobamora' saya nyatakan dibuka," kata Wapres.
"Saya berharap, kegiatan ini dapat memberikan hasil yang nyata guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dan mendukung pemulihan pariwisata nasional, khususnya Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo, NTT,” paparnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Baca Juga: Pemerintah: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Akan Hapus Pekerja Anak
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, hadir dalam acara ini.
Termasuk di dalamnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Viktor Bungtilu Laiskodat.***
