"Pemerintah mengharapkan proses penetapan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR dapat dilakukan pada masa persidangan awal tahun 2022,” ujarnya.
Bintang juga mengajak semua pihak mengedepankan kepentingan kemanusiaan dalam memperjuangkan RUU PKS.
Presiden Jokowi juga memerintahkan Bintang Prayoga bersama Menkumham Yasona Laoly untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari RUU PKS yang belum juga rampung ini.
DIM sendiri sudah disusun oleh pemerintah sejak tahun 2017, ini yang akan dibawa saat kerja sama dilakukan.
UU TPKS nanti akan kurang lebih akan berisi soal pencegahan dan penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual, khususnya pada perempuan dan anak.***