Network
PORTAL LEBAK - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diungkapkan dengan meminta para menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor.
Presiden Jokowi menegaskan agar semua unsur yang disebutkan agar menggunakan barang-barang produksi dalam negeri, dalam pengadaan barang.
Presiden Jokowi mengungkap kekesalannya, saat memberi arahan kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Bali, Jumat 25 Maret 2022.
Baca Juga: Presiden Jokowi Nilai Banyak Momen Berkesan Saat Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022
“CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang produksi. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar, kita ini produksi dimana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan,” ujar Presiden Jokowi dengan lugas.
Selanjutnya, Presiden Jokowi meminta agar APBN, APBD, dan aggaran BUMN digunakan untuk belanja pangadaan produk dalam negeri.
Menurut presiden yang dikutip PortalLebak.com dari setkab.go.id, sikap itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Baca Juga: Presiden Jokowi Diundang Hadiri KTT Perubahan Iklim di Mesir
“Coba kita belokkan semua di sini, barang yang kita beli barang dalam negeri. Berarti ada investasi, membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” papar kepala negara.
Acara Afirmasi produk dalam negeri ini digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, serta Sekretariat Kabinet tersebut.
Kepala Negara selanjutnya mendorong para kepada kepala daerah agar mengajukan para pelaku UKM di daerah, agar segera masuk ke e-katalog pengadaan barang pemerintah.
Baca Juga: Bumikan Pancasila: BPIP dan Pangdam V/Brawijaya Gunakan Pendekatan Mutakhir dan Kekinian
“Kepada kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ajak UKM-UKM kita yang baik-baik kualitasnya, segera masukkan e-katalog, sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi.
Selanjutnya seoal keluhan para pelaku UMKM tentang sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Jokowi meminta jajarannya segera mempermudah perizinan SNI.
“Buat sederhana jangan ruwet mahal lagi bayar sana bayar sini, dipermudah biar semuanya nanti bisa masuk ke e-katalog,” pungkasnya.
Baca Juga: Grand Prix Arab Saudi Formula Satu F1 Tetap Digelar Ditengah Ancaman Serangan dari Milisi Houthi
Presiden sekaligus meminta seluruh pihak agar memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik di lapangan.
“Menteri Keuangan, BPKP harus betul-betul mengawasi. Sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya,” pinta Jokowi tegas.***
